Lenterainspiratif.com, MOJOKERTO — Menyikapi proyek di sejumlah titik yang mangkrak, Walikota Mojokerto Ika Puspitasari melakukan sidak, Kamis (30/1/2020).
Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), orang nomer satu di Pemkot ini memastikan penanganan proyek TA 2019 yang kini diambil alih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
Di lokasi, Wali Kota meninjau langsung empat dari sembilan titik proyek. Kali pertama, ia turun di Lingkungan Kedungsari RT 1 RW 3. Disambut Kepala Dinas PUPR, Mashudi, Walikota Ning Ita mendapat penjelasan singkat perihal pekerjaan saluran air dan pemavingan yang tak rampung. Usai orientasi singkat, ia tampak berdialog dengan warga. Secara langsung, ia mendengar keluhan penduduknya mengenai dampak proyek tersebut. “Banjirnya kesini, Bu. Saya takut rumah saya roboh karena airnya menggerus pondasi,” keluh Kiswati, Kamis (30/1) kemarin.
Mendengar itu, Ning Ita pun memotivasi warga. Ia meminta warga tak lagi kuatir dengan imbas proyek tersebut karena sudah dilanjutkan PUPR. Beberapa saat kemudian, rombongan ini bergeser ke Jagalan. Didampingi Kepala DPUPR, Mashudi, Kepala Bappeko, Camat dan Lurah ia lanjut sidak memantau proyek mangkrak yang sama.
Tak berselang lama, diteruskan sidak ke Mentikan Gang II dan Banjaranyar Gang II.
Disela-sela sidak, Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto, Mashudi mengungkapkan pihaknya kini melanjutkan proyek – proyek mangkrak tersebut. Ia mengatakan menjalankan skala prioritas terhadap penanganan proyek problem. “Prioritas pembenahan kita lakukan untuk lingkungan Kedungsari, Banjaranyar, Mentikan, dan Magersari,” terangnya.
Menurutnya, PUPR mengambil alih penanganan proyek yang berdampak ke lingkungan termasuk berbasis dana kelurahan. “Dari kelurahan juga. Kelurahan yang mangkrak kan 4 lokasi, PU ada 4 lokasi, namun dua lokasi tidak kita sentuh karena yang 2 itu adalah nol persen,” katanya.
Mantan Kasatpol PP tersebut mengungkapkan pihaknya mengambil alih proyek tersebut karena audit Inspektorat telah dilakukan. “Sudah ada audit dari Inspektorat, tinggal nunggu hasilnya. Tinggal uji kualitas material saja,” imbuhnya.
Ia memaparkan pihaknya turun sejak dua hari lalu. Selain meneruskan galian ugether pasukan oranye juga memasang bedeng dari gedeg agar air hujan yang meluap tidak menggerus pondasi rumah warga.
Sekedar diketahui, sejumlah proyek TA 2019 lalu memicu dampak sosial. Warga merasakan dampak banjir dan pagar roboh akibat proyek drainase. Untuk itu, Komisi II DPRD Kota Mojokerto menggelar tiga kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) namun jawaban eksekutif dirasa kurang memuaskan. Sehingga berujung wacana pemanggilan Walikota lewat interpelasi. Kini rencana tersebut sudah disorong ke pimpinan Dewan. (man)
