lenterainspiratif.com ! Mojokerto – Setidaknya bisa bernafas dengan lega, sebanyak 64 pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di jalan Niaga, jalan Karyawan dan jalan Karyawan Baru akan direlokasi pemerintah daerah setempat ke Pasar Kliwon dan Pasar Prajurit Kulon, pekan depan.
Keputusan merelokasi puluhan pelaku usaha sektor informal itu ada saat pertemuan antara Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Kepala Disperindag dengan puluhan PKL di rumah dinas Walikota, jalan Hayamwuruk, Kota Mojokerto, Kamis (19/3/2020) malam.
“Relokasi PKL seminggu lagi. Waktu seminggu ini kami ambil untuk pembehanan fasilitas agar siap ditempati,” kata Wakil Walikota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria diujung pertemuan.
Sebanyak 38 PKL akan direlokasi di Pasar Kliwon, 26 PKL di Pasar Prajurit Kulon.
Relokasi puluhan PKL itu menyusul langkah penertiban yang dilakukan Pemkot Mojokerto sepekan lalu. Selain untuk penegakan Perda Kota Mojokerto No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, kawasan niaga itu ditetapkan sebagai kawasan bebas PKL.
Selama sepekan itu pula, ratusan PKL yang terdata sebagai warga Kota Mojokerto dan warga luar daerah tak lagi tampak berniaga di tiga jalan itu. Selain terpasang papan larangan berjualan bagi PKL, aparat Satpol PP disiagakan menjaga kawasan itu agar tidak lagi ditempati PKL.
Pemkot hanya memberi alternatif pemindahan tempat usaha PKL bagi yang ber-KTP dan berdomisi di Kota Mojokerto tanpa memberi ruang bagi PKL luar daerah.
“Relokasi memang untuk 64 PKL warga kota saja. Ini sejalan dengan program prioritas di bidang ekonomi dengan memberikan tempat yang lebih layak bagi warga yang bergerak di sektor informal,” kata Walikota Mojokerto Ika Puspitasari atau sering disapa Ning Ita saat mengawali dialog.
Jika PKL harus menghadapi penertiban, ujar Walikota, tak lain untuk penataan kota. “Perda harus ditegakkan. Kami menata. Makanya saudara-saudara (PKL) yang semuanya warga kota saya undang untuk memberikan solusi,” tandas Ning Ita
selain itu ia juga mengulas sejumlah rencana pembangunan sentra dagang, antara lain skywalk untuk sentra kuliner sepanjang Alun-alun dan jalan Mojopahit, sentra PKL eks Alun-alun dan Joko Sambang di Jalan Pancasila, pasar hewan di Sekar Putih serta sentra dagangan loak di kawasan Ketidur, Blooto. “Semuanya dalam rangka penataan kota. Termasuk penataan kawasan jalan Niaga dan Karyawan,” katanya.
Beberapa PKL yang angkat bicara dalam pertemuan itu mengaku gamang jika berpindah lokasi dagang di dua pasar alternatif itu. Mereka pun meminta agar bisa kembali berdagang di tempat semula.
“Beri kami kesempatan untuk kembali berdagang di tempat semula. Sudah satu minggu ini kami tidak bisa berjualan. Tidak ada penghasilan sama sekali. Sedangkan kebutuhan rumah tangga dan anak sekolah tidak bisa ditunda,” ujar Sunarto, PKL jalan Niaga.
Ilham Nurmansyah, PKL batu akik di jalan Karyawan bahkan meminta agar Walikota mengurungkan rencana relokasi. Karena, PKL sepanjang jalan Karyawan yang disebutnya berjumlah 61 pedagang yang berasal dari kota dan luar kota Mojokerto sudah membentuk paguyuban. Jika yang diakomodir hanya PKL warga kota, ia khawatir akan terjadi gesekan horisontal antar PKL dalam satu paguyuban.
“Kami siap dibina, asal tetap bisa berjualan di jalan Karyawan,” kata Ilham.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mengatakan, relokasi PKL di dua pasar itu sifatnya sementara, sembari menunggu realisasi pembangunan Pasar Ketidur di wilayah Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon yang diplot sebagai pasar tematik, khusus pedagang loak dan beberapa jenis dagangan lain.
Soal pemulihan pendapatan PKL yang ‘hilang’ imbas dari penertiban, Sunarto menawarkan alternatif untuk mengakses pinjaman lunak tanpa bunga di BPR Syariah milik Pemkot Mojokerto. “Walikota yang akan memberikan prioritas untuk pengajuan pinjaman di BPR Syariah,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Mulyadi, anggota Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto memberi apresiasi terhadap langkah Walikota yang mengajak dialog langsung PKL.
“Sepanjang pemerintahan Pemkot Mojokerto, baru kali ini ada dialog antara Walikota dengan PKL untuk urusan relokasi. Era walikota sebelumnya, yang ada hanya penertiban dan relokasi saja,” lontar Mulyadi.
Meski demikian politisi PAN yang pernah memegang jabatan Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2009 – 2014 tersebut mengaku mahfum dengan uneg-uneg dan kekhawatiran PKL. Ia pun meminta Walikota turun langsung melihat kondisi dua pasar yang bakal dijadikan area relokasi.
“Tidak hanya dari laporan saja, tapi saya harap Walikota segera turun langsung ke lokasi relokasi. Apakah benar tempatnya masih tidak layak. Apa yang harus dibenahi,” tukas Mulyadi. (roe/adv)
