LenteraInspiratif.id | Mojokerto – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mengalokasikan dana Rp 82 miliar untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024. Alokasi dana ini telah disetujui dalam rapat paripurna pada Rabu (13/9/2023) dengan agenda penandatanganan keputusan bersama Raperda Perubahan APBD tahun 2023.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Mojokerto, Nugroho Budi Sulistiya mengatakan, dana hibah sebesar Rp 82 miliar ini akan disalurkan ke KPU sebesar Rp 62 miliar dan Bawaslu sebesar Rp 20 miliar.
“Anggaran ini sudah final dan sudah disetujui dalam rapat paripurna kemarin (13/9/2023),” ucapnya pada, Senin (18/8/2023).
Nugroho melanjutkan, dana hibah ini akan dicairkan sebesar 40 persen di tahun ini sementara sisanya akan diberikan di tahun 2024.
“Teknisnya nanti KPU dan Bawaslu akan mengajukan pencairan kemudian melakukan penandatanganan nota perjanjian hibah daerah (NPHD),” jelasnya.
Nugroho mengaku jika sebelumnya, KPU mengajukan dana hibah pemilu 2024 sebesar Rp 81 miliar sedangkan Bawaslu Rp 24,9 miliar. Namun Pemkab tidak bisa memenuhi sepenuhnya dan harus memperhatikan beberapa daktor dalam pengalokasian dana hibah untuk Pemilu 2024 ini. Diantaranya, jumlah pemilih, luas wilayah, penggunaan anggaran sebelumnya dan perbandingan dengan daerah lain.
“Jadi tidak bisa semerta-merta mereka mengajukan langsung kita setujui, ada beberapa faktor pertimbangan,” tukas Nugroho.
Kabar finalnya anggaran hibah pemilu 2024, disambut gembira oleh Ketua KPU Kabupaten Mojokerto Muslim Buchori. Bahkan pihaknya akan segera menandatangani NPHD dengan Pemkab Mojokerto.
“Tentunya kami berterima kasih kepada Pemkab Mojokerto yang telah membuat kesepakatan dengan KPU terkait besaran biaya Pilkada 2024,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal mengatakan, alokasi dana hibah sebesar Rp 20 miliar untuk lembaganya masih dalam taraf ideal.
“Kalau Rp 20 miliar masih ideal lah bagi kami. Kalau dipangkas lagi takutnya ada giat yang harus dikurangi dan tidak dilaksanakan,” ucapnya.
Menurut Dody, anggaran untuk Bawaslu ini penting untuk dimaksimalkan demi suksesnya penyelenggaraan Pemilu. Berkaca pada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Mojokerto hanya menerima kucuran dana dari Pemkab sebesar Rp 11 miliar. Akibatnya, beberapa kegiatan Bawaslu harus dikurangi hingga ditiadakan.
“Dan dalam Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dirilis Bawaslu RI, tahun 2020 Kabupaten Mojokerto menduduki nomor 3 wilayah paling rawan se-Indonesia,” pungkasnya. (diy)
