Lenterainspiratif.id | Mojokerto – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menyoroti serius aspek perlindungan hak anak dan kepercayaan publik menyusul insiden keracunan massal menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ratusan santri, pelajar, tenaga pendidik, hingga orang tua di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto.
Sorotan tersebut disampaikan Pigai usai menjenguk para korban yang masih menjalani perawatan di RSUD Prof. dr. Soekandar, Kecamatan Mojosari, Rabu (14/1/2026).
Didampingi Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, Menteri HAM tiba sekitar pukul 14.30 WIB dan langsung mengunjungi ruang perawatan anak di Gedung D lantai 4. Pigai menyempatkan berdialog dengan para korban dan wali murid untuk mendengar langsung kondisi fisik maupun psikologis pasca peristiwa keracunan.
Menurut Pigai, kasus tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan menyangkut pelanggaran hak dasar anak atas pangan yang sehat, aman, dan layak konsumsi.
“Ini bukan kesalahan biasa. Ini menyangkut hak anak. Satu orang saja tidak boleh menjadi korban, apalagi jumlahnya mencapai ratusan. Angka 411 korban itu terlalu besar dan tidak bisa ditoleransi,” tegas Pigai.
Ia menilai lemahnya profesionalisme pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola pihak swasta menjadi faktor utama dalam peristiwa tersebut. Pigai menegaskan bahwa pengelola yang tidak mematuhi prosedur standar keamanan pangan harus dievaluasi secara menyeluruh.
“Sumber masalahnya jelas. Pengelola tidak menjalankan prosedur dengan baik sehingga makanan yang disajikan tidak higienis,” ujarnya.
Pigai memastikan akan mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menghentikan sementara keterlibatan pengelola yang sama dalam pelaksanaan MBG di wilayah terdampak.
Meski demikian, Pigai mengapresiasi sikap para korban dan orang tua yang tetap mendukung program nasional MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Namun ia menegaskan, pemulihan psikologis anak-anak harus menjadi perhatian utama.
“Makan itu soal kepercayaan. Trauma healing harus dilakukan secara terstruktur. Penggantian pengelola dan penyaji makanan adalah pintu masuk agar anak-anak kembali merasa aman,” jelasnya.
Ia menambahkan, MBG merupakan program strategis nasional untuk mencetak generasi sehat dan cerdas, sehingga kegagalan di tingkat pelaksanaan daerah tidak boleh terulang.
Pigai juga meminta Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk memperkuat pengawasan dengan menggelar rapat koordinasi rutin bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Program ini harus dijalankan secara profesional dan prosedural. Dari sisi kebijakan perlu evaluasi pengelola, dari sisi hukum biarkan aparat bekerja. Saya minta Pak Bupati rutin menggelar rapat koordinasi dengan muspida, kepala dinas, camat, hingga tokoh masyarakat,” tandasnya.
Menutup kunjungannya, Menteri HAM mengingatkan bahwa besarnya skala program MBG yang menyasar puluhan juta penerima manfaat secara nasional tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kualitas dan keselamatan.
“Negara tidak boleh memilih kuantitas dengan mengorbankan keselamatan rakyatnya,” pungkas Pigai.
