BONDOWOSO – Sejumlah perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur melurug kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, aksi yang dilakukan oleh sejumlah PPK dan PPS itu, lantaran hak mereka sebagai penyelenggara Pemilu 2019 belum diterima. Selain itu, besaran dari hak yang belum diterima oleh penyelenggara Pemilu 2019, besarannya bervariasi dari tiap kecamatan. Oleh sebab itu, mereka mendesak KPU Bondowoso, agar honor mereka segera dicairkan.
“Ada yang dari Januari hingga April. Dan ada juga yang dari bulan Maret sampai Bulan April, “beber Abduh Efendi, salah satu perwakilan aksi, Senin (13/5/2019).
Dijelaskan, gaji bulan Maret yang seharusnya jadi rentetan didiskusikan anggaran itu, ternyata tidak ada. Justru bulan April saja yang dilakukan pendistribusian. Selain itu, bulan Maret kemarin memang banyak kegiatan yang membutuhkan anggaran. Kendati demikian, semestinya anggaran kegiatan itu harus segera didistribusikan kepada yang berhak.
“Ironisnya, malah anggaran itu tidak dicairkan. Akibatnya, kawan-kawan malah mencari talangan dulu untuk melaksanakan kegiatan itu, agar penyelenggaraan pemilu kemarin sukses dulu,” jelasnya.
Menanggapi aksi itu, Ketua KPU Bondowoso, Hairul Anam memaparkan jika tidak cairnya honor itu karena ada kendala teknis, yakni kendala pengadministrasian SPJ.
“Kami memang lagi banyak kendala teknis dalam proses penyelesaian SPJ teman-teman PPK dan PPS,” akunya.
Namun, menurut Hairul, pihaknya akan berupaya bagaimana bisa segera memecahkan bersama kendala-kendala yang dihadapi PPK dan PPS.
“Dalam waktu secepatnya KPU Bondowoso akan mengagendakan koordinasi kesekretariatan KPU dan Kesekretariatan PPK se Kabupaten Bondowoso, “tandasnya. (yus)
