Lenterainspiratif.id | MOJOKERTO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menaruh harapan tinggi dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Mojokerto tahun 2023 Mendatang.
Harapan tersebut disampaikan Anom Surahno Kepala Balitbang Provinsi Jawa Timur dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Mojokerto tahun 2023 pada Kamis, 24/3/2022.
Anom yang hadir mewakili Gubernur Jawa Timur lebih lanjut menjelaskan, capaian evaluasi pembangunan yang dipresentasikan dalam IKU-RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, sesuai dengan amanat SE Mendagri dan Menteri Bappenas tanggal 15 Juli 2021 tentang penyelarasan RPJMD dengan RPJMN tahun 2024.
Evaluasi capaian IKU yang disampaikan oleh Anom diantaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, penduduk miskin, Indeks Gini, IPM, TPT. Sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur Anom menyampaikan bahwa ada target yang juga harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Mojokerto untuk target capaian Provinsi Jawa Timur.
Menurut oleh Anom bahwa pertumbuhan ekonomi di Jatim tetap tumbuh semakin baik dari 2015 samapi 2019 namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi covid-19.
“Seiring dengan kondisi pandemi yang semakin membaik, perekonomian Jatim juga semakin membaik di tahun 2021 menjadi 3,57%. Hal ini juga diikuti oleh Kota Mojokerto yang mampu tumbuh menjadi 3,69%,”ungkap Anom.
“Dengan target sebesar 3,45%-5,15% untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur, Pemprov berharap Kota Mojokerto juga berkontribusi dengan meningkatkan perkonomian hingga mencapai 3,53%-5,00%,”harapnya.
Lebih lanjut terkait penurunan angka kemiskinan, Pemprov Jatim selama Maret 2021-September 2021 berhasil menurunkan kemiskinan tertinggi nasional sebesar 313,130 jiwa atau 30% dari kemiskinan nasional. Sedangkan capaian di Kota Mojokerto sebesar 6,39%.
“Target tahun 2023 untuk provinsi Jawa Timur sebesar 10,55-9,35% sedangkan untuk Kota Mojokerto adalah sebesar 5,91%-5,24%,”jelasnya.
Anom juga menyampaikan bahwa sebelum tahun 2020 Indeks Gini Jawa Timur cenderung mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 indeks gini terus meningkat hingga mencapai 0,374 demikian halnya untuk Kota Mojokerto juga meningkat mencapai 0,334. Oleh karena itu dengan target sebesar 0,3676 – 0,3671 untuk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 maka Kota Mojokerto ditargetkan mampu meningkatkan indeks gini sebesar 0,3330 – 0,3280.
“IPM Jatim sebesar 72,14 atau tumbuh sebesar 0,5% dibanding tahun 2020. Dan untuk Kota Mojokerto juga tumbuh luar biasa hingga mencapai 78,43%. Dengan target IPM Jatim sebesar 73,08 – 73,57 maka Kota Mojokerto diharapkan mampu untuk mendukung IPM provinsi secara agregrat dengan nilai 79,45 – 81,00,”harapnya.
Salah satu IKU yang juga harus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu 5,41 sampai dengan 3,82. Sementara target TPT yang harus dicapai Pemprov Jatim adalah 5,41 sampai dengan 3,82.
“Seiring dengan menurunnya kasus covid 19 di Jawa Timur tahun 2021 kondisi ketenagakerjaan juga mengalami perbaikan yang dibuktikan dengan capaian TPT 2021 sebesar 5,75% turun 0,10 poin. Sedangkan capaian TPT Kota Mojokerto tahun 2021 sebesar 5,54%,”tambah Anom.
Dalam kesempatan ini Anom juga menyampaikan arahan tentang bidang ekonomi makro dan pemabngunan manusia. Adapapun arahan bidang ekonomi makro meliputi Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi; modernisasi infrastruktur dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia; Mendorong investasi; Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing; Strandarisasi kualitas produk dan SDM serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi. Sedangkan arahan untuk pembangunan manusia meliputi Penyiapan kemampuan, keahlian dan keterampilan SDM pencari kerja; Penguatan pendidikan; Peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH).
Forum yang digelar di gedung Sabha Mandala Madya kantor Pemkot Mojokerto kali ini dibuka oleh Wali Kota dan dihadiri pula oleh Bakoorwil Bojonegoro, Ketua DPRD Kota Mojokerto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda dari Kabupaten Mojokerto, Jombang dan Sidoarjo dan Kepala Bappedalitbang Kota Mojokerto selaku penyelenggara, serta jajran Forkopimda Kota Mojokerto. (Roe/adv)
