Foto : Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Sugianto
LenteraInspiratif.id | Mojokerto – Hilangnya berkas penting milik Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menuai kritik tajam DPRD. Legislatif menilai peristiwa ini menunjukkan lemahnya sistem keamanan yang dimiliki pihak eksekutif, Jumat (21/7/2023).
Dari informasi yang didapat, sejumlah berkas yang hilang itu milik Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dan Bagian Pengadaan Barang Jasa (PBJ). Dokumen yang raib ini merupakan berkas asli yang diserahkan semua dinas terkait pada tahun 2012 hingga 2019.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Sugianto mengaku sangat menyayangkan lemahnya sistem keamanan dokumen negara.
“Bahaya ini, kalau Kota Mojokerto gak punya sistem pengamanan dokumen yang memadai,” ucapnya, Jumat (21/7/2023).
Politisi Partai Gerindra ini meminta agar penyidik kepolisian untuk membongkar tuntas kasus hilangnya dokumen negara ini. Ia juga mendorong agar pihak kepolisian segera melakukan pemeriksaan pihat terkait.
“Kita mendorong aparat kepolisian membongkar kasus ini, apakah ada unsur kelalaian atau bahkan kesengajaan yang bisa dikategorikan pidana,” tegasnya.
Saat disinggung pertanggungjawaban Walikota Mojokerto Ika Puspitasari, Sugianto jika semua pimpinan terkait harus ikut bertanggungjawab.
“Yang jelas ini tanggung jawab pimpinan terkait, lha pimpinan tertinggi nya siapa?,” Pungkas Sugianto.
Sementara itu, kasatreskrim polres mojokerto kota akp bambang tri sutrisno membenarkan kabar tersebut. ia menyebut tim penyidik sudah memanggil sejumlah saksi untuk diperiksa.
“iya benar, saat ini sudah diselidiki,” ucapnya, jumat (21/7/2023).
Hanya saja, bambang belum bisa menjelaskan secara rinci dokumen milik bpkpd yang hilang. ia juga belum bisa memastikan dokumen negara yang hilang itu termasuk penting atau tidak.
“untuk berkas yang hilang masih belum tau, nanti saya tanyakan tim penyidik,” tutupnya. (Diy)
