HALSEL – Kepala Dinas (Kadis) Penanaman Modal dan PTSP Nasir J. Koda Kini telah resmi laporkan oknum wartawan media online halmaheraraya.com dan bacarita.co.id ke Dewan Pers Jakarta.
Nasir J. Koda yang secara langsung menyerahkan berkas laporan pengaduan kepada Dewan Pers dan diterima oleh Kepala Bagian Pengaduan dan Hukum Syarifullah bersama Retno Utami staf Bagian pengaduan dan hukum Dewan Pers Jakarta Pusat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu, mengajukan laporannya dalam 3 poin yang dianggapnya merugikan, mencemarkan baik dirinya secara pribadi maupun secara kelembagaan dan atau Instansi.
Adapun ketiga poin laporan yang diajukan yakni
1. Media atau wartawan bersangkutan bersikap tidak independen dalam menjalankan tugas jurnalistik sehingga menghasilkan berita yang tidak akurat ,tidak berimbang dan terkesan beritikad buruk.
2. Wartawan yang bersangkutan, telah membuat berita bohong, fitnah dan sadis, sehingga menimbulkan keresahan dan pencemaran nama baik secara sepihak
3. Wartawan yang bersangkutan tidak menguji informasi terlebih dahulu tapi langsung mempublis secara tidak berimbang dan mencampurkan antara fakta dan opini sehingga mengakibatkan opini public yang merugikan bagi kami.
“Karena media dan oknum wartawan yang bersangkutan melaksanakan tugas jurnalistitk yang tidak profesional dan proporsional serta tidak menjunjung kode etik, yang kemudian mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Sehingga, hal ini perlu untuk diadukan kepada Dewan Pers sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran kode Etik Pers serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, “jelas Nasir Kepada awak media lenterainspiratif.com, saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp, Selasa (27/08/19).
Selain itu kata Nasir, bahwa Dewan Pers dengan tegas akan memproses laporan pengaduan yang telah disampaikan. Setelah diperiksa substansi materi pengaduan, langkah selanjutnya Dewan Pers akan memanggil pihak pengadu dan teradu untuk dimintai keterangan disertai bukti rekaman.
“Seperti apa keputusan yang diambil oleh Dewan Pers kita tunggu saja, karena akan diputuskan melalui rapat majelis kode etik, “tutup Nasir. (adhy)
