MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id – DPRD Kota Mojokerto menegaskan komitmennya untuk menjaga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp101 miliar dalam APBD 2026. Sikap ini sekaligus memastikan bahwa wacana pemotongan TPP sebesar 10 persen tidak akan diterapkan.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyampaikan bahwa TPP merupakan instrumen penting untuk menjaga motivasi dan kualitas layanan para ASN. Menurutnya, DPRD berkewajiban memastikan aparatur yang menjadi garda depan pelayanan publik tetap mendapatkan penghargaan yang layak.
“Alasan kami mengalokasikan anggaran besar untuk TPP menyangkut kesejahteraan ASN. Mereka adalah garda terdepan pelayanan publik, sehingga apa yang telah dilakukan sudah sewajarnya mendapat apresiasi,” tegas Ery, Selasa (2/12/2025).
Ery menilai bahwa pemotongan TPP justru berpotensi menurunkan kinerja dan etos kerja aparatur pemerintah. Ia menambahkan bahwa kualitas pelayanan publik tidak hanya ditopang oleh sistem, tetapi sangat bergantung pada sumber daya manusia yang menjalankannya.
“Kami menolak pemotongan TPP karena itu bisa berdampak pada semangat kerja. TPP bukan sekadar tambahan penghasilan, tetapi bentuk penghargaan atas dedikasi ASN,” ujarnya.
DPRD juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari kontribusi aparatur pemerintah. Dengan mempertahankan alokasi TPP secara utuh, lembaga legislatif berharap motivasi ASN tetap terjaga sehingga program pembangunan dapat berjalan optimal.
“Kami berharap, dengan tetap mempertahankan TPP sebesar Rp101 miliar, pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal. DPRD akan terus memperjuangkan kebijakan yang pro-kesejahteraan dan memperkuat pelayanan publik,” pungkas Ery. (Roe/adv)
