TERNATE – Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Halmahera Barat (Halbar) di depan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Malut), Kelurahan Stadion Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, menggelar aksi demonstrasi, Senin (2/9/2019).
Aksi tersebut diduga adanya pinjaman uang sebesar 159,5 M pada Tahun 2018 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Ramang Rasid koordinator lapang saat di temui oleh awak media mengatakan bahwa pinjaman Pemerintah Daerah Ke Bank Maluku Cabang Jailolo senilai Rp. 159.5.000.000 (Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Lima Miliar) tentu menjadi bagian penting, yang tidak lepas dari perhatian publik.
“Betapa tidak, pinjaman tersebut telah menyasahkan segelumit masalah yang tentunya merugikan keuangan Negara”, terangnya
Lanjut, Ramang ada 13 aitem pekerjaan yang dianggap telah menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah itu, dengan sengaja dilakukan oleh Pemerintah Daerah Halmahera Barat.
Satu hal yang harus diketahui bahwa sebelum DPRD Kabupaten Halmahera Barat menyetujui serta menyepakati pinjaman tersebut ke Bank Maluku Cabang Jailolo sebesar 159,5 Miliar oleh Pemerintah Kab. Halbar justru telah melakukan pencairan Anggaran terlebih dahulu pada Bulan Oktober Tahun 2017 sebesar 55 Milyar, dari jumlah pinjaman sebesar 159.5 Milyar, “terangnya.
“Langkah tersebut oleh Tim TPAD Pemerintah Daerah Halmaheta Barat yang kemudian memasukannya kedalam Dokumen APBD Induk Tahun 2018 sebesar 103 Miliar melalui Paripurna (dipertunjukan) oleh DPRD Halmahera Barat. Akibat dari Pengesahan, bahkan resiko lain pinjaman anggaran sebesar 55 Miliar sampai saat ini tidak dimasukkan dalam Dokumen APBD-P Tahun 2018, APBD Induk Tahun 2019 dan APBD-P Tahun 2019, itu sebabnya Anggaran senilai 55 Miliar tidak prosedur yang tentunya tidak tercatat dalam SIMDA Pemerintah Daerah Halmahera Barat,”pungkasnya
Ramang menjelaskan kami memiliki data 13 item pekerjaan infrastruktur yang penggunaan anggarannya bersumber dari pinjaman sebesar 159,5 Miliar di antaranya : 1. Pembangunan jalan Sertu Braha Desa Tewe Kecamatan Jailolo Selatan 1,5 KM dengan pagu anggaran Rp.1.775.000.00 dan nilai kontrak sebesar 1.662.000.000,
2. Peningkatan jalan tanah ke Desa Asoa II dengan segmen ruas Tacim SP- Tabobol Kecamatan Sahu 16,5 KM dengan pagu anggaran 39.000.000.000 dengan nilai kontrak 38,415.000.000,
3. Peningkatan jalan aspal dalam Kota Jailolo 7 KM dengan pagu anggaran 14.000.000.000, dengan nilai kontrak 13.703.200.000,
4. Pembangunan jalan aspal ke tanah aspal ruas Desa Tataleka Kecamatan Jailolo Selatan 1 KM dengan pagu anggaran 18.000.000.000, dengan nilai kontrak 1.766.000.000,
5. Pembangunan jalan sertu ruas Kota Jailolo 4 KM pagu anggaran 1.675.000.000, dengan nilai kontrak Rp 1.665. 000.000,
6. Pembangunan jalan sertu dalam Kota Sahu Timur 8 KM dengan pagu anggaran 2.100.000.000, dengan nilai kontrak Rp. 2054.200.000,
7. Peningkatan jalan tanah ke aspal dalam Kota Ibu Selatan tersebar dengan pagu anggaran Rp 600.000.000, dengan nilai kontrak Rp 5.638.00.000,
8. Peningkatan jalan aspal luas SP Rioribati-Toniku Kecamatan Jailolo Selatan 3 Km dengan pagu anggaran Rp 5.000.000.000, dengan nilai kontrak 4.897.100.000,
9. Pembangunan 2 jembatan ruas Desa Kedi-Goin Kecamatan Loloda dengan pagu anggaran Rp. 24.000.000.000, dengan nilai kontrak Rp. 22.532.700.000,
10. Pembangunan satu jembatan ruas tacim SP-Tabobol Kecamatan Sahu dengan pagu anggaran Rp. 1.325.000.000, dengan nilai kontrak Rp. 1.275.700.000,
11. Pembangunan 1 jembatan Rathem ruas Desa Sidangoli-Jailolo Kecamatan Jailolo Selatan dengan pagu anggaran Rp 1.600.000.000, dengan nilai kontrak Rp. 1.543.400.000,
12. Pembangunan peningkatan jalan Lapen ke aspal dalam Kota Sahu Timur 5.8 KM dengan pagu anggaran Rp.10.000.000.000, dengan nilai kontrak 9.799.500.000,
13. Pembangunan peningkatan jalan tanah ke Aspal ruas kedi-Goin Kecamatan Loloda 21 Km dengan pagu anggaran Rp. 51.000.000.000, dengan nilai kontrak 49.454.600.000,”Pungkasnya
Selain itu, Ramang mengatakan bahwa ULP pemerintah daerah telah melakukan proses pelelangan 13 (dalam empat) item proyek pembangunan secara serentak yang bersumber dari anggaran pinjaman pemerintah daerah sebesar Rp. 159,5 Miliar pada tahun 2018 melalui Website LPSE tahun 2018 yang dilakukan pada bulan Maret dan penetapan pemenang tender pada awal bulan Mei serta Penandatanganan Kontrak Kerja (PPKK) dengan pihak kontraktor pada awal bulan Mei 2018 sesuai jadwal dan tahapan yang dimaksud. Namun faktanya, Dokumen Kontrak Kerja yang ditandatangani oleh PPK dan pihak kontraktor tersebut pada tanggal 2 Oktober, yang pekerjaannya berakhir dan diselesaikan pada 30 April 2019, akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa sampai memasuki akhir bulan Agustus tahun 2019, 4 item proyek tersebut progresnya baru berkisar pada presentasi 40% proyek tersebut di antaranya :
1. Pembangunan peningkatan jalan tanah ke aspal ruas Kedi-Goin Kecamatan Loloda 21 Km dengan pagu anggaran Rp 51.000.000.000, dengan nilai kontrak 49.454.600.000,
2. Pembangunan 2 jembatan ruas Kedi-Goin Kecamatan Loloda dengan pagu anggaran Rp. 24.000.000.000, dengan nilai kontrak Rp. 22.532.700.000,
3. Peningkatan jalan tanah ke aspal II segmen ruas Tacim SP-Tabobol Kecamatan Sahu 16,5 KM dengan pagu anggaran Rp.39.000.000.000 dengan nilai kontrak Rp. 38,415.000.000,
4. Pembangunan 1 jembatan ruas Tacim SP-Tabobol Kecamatan Sahu dengan pagu anggaran Rp.1.325.000.000, dengan nilai kontrak Rp.1.275.700.000, “terangnya
Selain itu, ULP, PPK dan Dinas PUPR Halmahera Barat serta pihak kontraktor telah menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 Perubahan ke empat, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa, “tegas Ramang
“tidak sampai disitu, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tentunya bertanggung jawab atas janji politik selama masa periodisasi pemerintahan saudara Dany Missy selaku Bupati Halbar, sebab yang bersangkutan telah meyakini masyarakat bahwa 20 item program prioritas pemerintahannya bersedia direalisasi. Namun hingga kini janji itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, tegas lelaki berkameja putih.
Ramang menuturkan, maka dari ke-20 janjinya yang dimaksud adalah : 1. Pembangunan bandara korupsai, 2. Pembangunan lapangan Gor, 3. Tapal batas 6 Desa di Kecamatan Jailolo Timur, 4. Bantuan sapi 10.000 ekor, 5. Pembangunan galangan kapal di Sidangoli, 6. Perusahaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), 7. Penetapan Woter Front City Kota Jailolo, 8. Pengaktifan pelabuhan kontener di Matui, 9. Pemberdayaan kontraktor lokal, 10. Program Segitiga Emas, 11. Pembangunan jalan Goin-Kedi Kecamatan Loloda, 12. Pembangunan pesantren Gontor Desa Pabos, 13. Memfungsikan terminal Jailolo, 14. Pembangunan wisata Jetski Air di Desa Tuguraci, 15. Tema pembangunan wisata mangrog Desa Tuguraci, 16. Pengaktifan perusahaan Barito di Sidangoli, 17. Pembuatan patung Banau di Pulau Babua 18. Halbar memiliki Kantor Gudang Bulog, 19. Halbar memiliki Kantor Perpajakan dan 20. Halbar bak akan mendapat kucuran anggaran (DBH) dari PT. NHM sebesar Rp. 170.000.000.000 Miliar,”Ujarnya
Olehnya itu, dalam aksi ini kami bersikap :
1. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera menyelidiki kasus pinjaman Pemda Halmahera barat sebesar 159,5 Miliar.
2. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa saudara Dany Missy selaku Bupati Halmahera Barat.
3. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa saudara Sakir Mando selaku Wakil Bupati Halmahera Barat.
4. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa saudara Sahril Hi. Radjak selaku Sekretaris Daerah Halmahera Barat.
5. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa DPRD Kabupaten Halmahera Barat secara kelembagaan.
6. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas Keuangan Pemerintah Daerah Halmahera Barat saudara Mohammad marasabesy.
7. mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa Kepala dinas PU-PR Kabupaten Halmahera Barat saudara Muhammad Yusup.
8. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa kepala ULP halbar saudara Hermanus.
9. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa oknum PPK dan pihak Kontraktor.
10. Mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa kepala Bank Maluku Cabang Jailolo Kabupaten Halmahera Barat,”Ujarnya
Jika hal ini tidak di akomodir, maka pada prinsipnya kami Atas nama lembaga menegaskan terus kepada Kejati dan Polda Maluku Utara, untuk turun dan memastikan progres pekerjaan 13 Aitem Itu. Selebihnya DP PGK Siap hadirkan data untuk memastikan progres hukum pinjaman tersebut, “tegasnya
Dalam aksi tersebut di tanggapi oleh Kasi Penkum (Apris R. Ligua) Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada saat hering bersama dengan masa aksi didalam ruangan Kejati, mengatakan jadi penggunaan Dana Anggaran yang digunakan untuk menutupi Devisif dana 2017 memang tidak sesuai dengan proposal. Namun demikian, hal-hal tersebut belum menunjukan adanya indikasi kerugian Daerah. Kecuali jika terdapat pekerjaan fiktif maupun pembayaran doubel anggaran pada satu kegiatan,”katanya
“Ternyata kita belum menemukan, kemudian berdasarkan hasil pengecekan di lapangan. Salah satu SKPD, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) belum ditemukan adanya anggaran yang fiktif atau kegiatan doubel anggaran”,katanya
Lanjut, Apris bahwa belum ditemukan indikasi kerugian daerah atau negara dalam penyelididkan atau dugaan tindak pindana korupsi penyimpangan atau penggunaan dana daerah di Bank Maluku oleh pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun ajaran 2018,”pungkasnya
“Atas dasar itu, tim penyilidikan telah di setujui oleh kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara”,terangnya (Atir)
