Mojokerto – Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskoumnaker) pada tahun ini telah meniadakan pos pembiayaan pemberangkatan calon transmigran berikut akomodasinya Pasalnya beberapa tahun terakhir, Pemkot Mojokerto tak memberangkatkan satupun transmigran ke luar pulau Jawa.
Sementara ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut hanya menyisakan anggaran sosialisasi transmigrasi sembari berharap ada warga masyarakat yang mau berangkat mengubah kehidupannya di pulau seberang.
“Yang tersisa hanya anggaran sosialisasi saja sebesar Rp 20 juta. Jika ada yang bersedia berangkat maka akan dialokasikan tahun depan, atau diikutkan Propinsi (Jatim) karena anggarannya sudah nggak ada, ” cetus Kepala Diskoumnaker Kota Mojokerto, Hariyanto menjawab pertanyaan wartawan, Senin (11/03/2019).
Mantan Kadispendik itu menuturkan pihaknya tak lagi mengalokasikan pembiayaan untuk program tersebut. “Bukan menghapus, programnya tetap ada namun hanya untuk sosialisasi saja,” keluhnya.
Ia mengungkapkan hingga menginjak bulan ketiga tahun ini, calon peserta transmigrasi masih nol. “Belum ada yang daftar. Tahun lalu juga nggak ada yang berangkat,” urainya.
Program yang pernah berjaya di era Orde Baru tersebut kedepannya makin tak jelas. Mengingat Diskouminaker masuk kedalam instansi yang akan dilebur oleh pemerintahan Walikota Ning Ita-Achmad Rizal Zakariyah.
Dimintai pendapatnya soal suramnya program transmigrasi kedepan, Ketua Komisi III DPRD Kota Mojokerto Suliyat mengungkapkan perlunya sentuhan khusus sebagai strategi mensukseskan program tersebut.
Menurut politisi Banteng ini perlunya keselarasan antara pemerintah pusat dan daerah dalam program ini. “Pemerintah pusat perlu menyiapkan segala sarana infrastruktur mulai jalan, pendidikan, akses ke pasar hingga listrik agar program tersebut diminati. Selama ini pemerintah hanya menyediakan fasilitas rumah, lahan dan alat pertanian saja pertanian. Padahal tipikal masyarakat kota butuh adanya sarana sehingga lingkungan transmigrasi dipandang akan menarik untuk mengubah nasib, ” jelasnya.
Kata ia, butuh kajian ulang untuk hal tersebut. Sebab, lanjutnya, transmigrasi adalah program bagus dan pernah sukses.” Untuk mensukseskannya kembali maka harus dipikirkan agar seperti apa kalau mau jalan.
Misalnya selama ini kurang fasilitas kurang infrastruktur jalan, sekolah maka pemerintah harusnya menyediakan fasilitas tersebut sehingga pemerataan penduduk bisa terlaksana, ” pungkasnya (roe)
