Lenterainspiratif.id | Halsel – Dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian kembali mencuat di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kali ini, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Bacan Barat, IPTU Fahrul, diduga terlibat dalam praktik penebangan kayu ilegal (illegal logging) yang terjadi di Desa Nondang, Kecamatan Bacan Barat.
Informasi tersebut disampaikan oleh salah satu warga setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Ia menyebut, terdapat sedikitnya empat orang pengusaha kayu berinisial Amrul, Fendi, Ucu, dan Nurkin yang diduga terlibat dalam aktivitas penebangan kayu ilegal di wilayah tersebut.
“Setiap hasil penebangan maupun pemuatan kayu ilegal itu disebut-sebut langsung disetorkan kepada Kapolsek Bacan Barat,” ungkapnya kepada awak media, Sabtu (14/2/2026).
Warga tersebut juga mengungkapkan adanya pembagian “jatah” tertentu kepada para pengusaha kayu sebagai bentuk fasilitasi, agar kayu hasil illegal logging dapat dikirim ke wilayah Moti dan Kota Ternate.
“Penampungan kayu hasil illegal logging di Desa Nondang diduga dikendalikan langsung oleh Kapolsek. Seluruh proses pemuatan dan penampungan kayu itu dilaporkan disetorkan kepadanya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut setiap aktivitas pemuatan kayu di lokasi diduga berada di bawah pengawasan langsung Kapolsek Bacan Barat. Bahkan, sekitar empat bulan lalu hingga kini, disebutkan telah terjadi sejumlah pertemuan yang melibatkan operator chainsaw, pembeli kayu, serta pihak terkait lainnya di Kantor Desa Nondang.
“Namun informasi jadwal kegiatan dan pelaksanaan pemuatan itu hanya diketahui oleh Kapolsek Bacan Barat. Polsek sektor lainnya disebut tidak mengetahui aktivitas tersebut,” katanya.
Dari informasi yang beredar di masyarakat, setiap kali terjadi pemuatan kayu ilegal, diduga terdapat setoran sebesar Rp1.000.000 yang diberikan kepada IPTU Fahrul. Selain itu, terdapat pula iuran tambahan yang nilainya bervariasi, berkisar antara Rp300.000 hingga Rp500.000 di setiap pangkalan atau tempat penampungan kayu.
Menurut warga, dugaan praktik tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait integritas penegakan hukum di wilayah Bacan Barat. Terlebih, praktik illegal logging telah lama menjadi persoalan lingkungan, tidak hanya di Desa Nondang, tetapi juga di desa-desa lain di Kecamatan Bacan Barat.
“Ini bukan hanya soal kerusakan hutan, tapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” tegasnya.
Atas dugaan tersebut, warga mendesak Kapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Drs. Waris Agono, untuk segera mencopot Kapolsek Bacan Barat dari jabatannya apabila terbukti terlibat dalam praktik illegal logging.
“Warga mendesak Kapolda Maluku Utara untuk segera mencopot Kapolsek Bacan Barat yang diduga kuat terlibat bisnis illegal logging,” tandasnya.
Desakan itu merujuk pada instruksi tegas Kapolda Maluku Utara yang sebelumnya menyatakan akan menindak tegas oknum kepolisian yang terlibat langsung dalam praktik illegal logging dan illegal fishing. Instruksi tersebut disebut merupakan perintah langsung dari Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Hingga berita ini dipublikasikan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kapolsek Bacan Barat, IPTU Fahrul, guna memperoleh klarifikasi atas dugaan tersebut.
