Lenterainspiratif.com | Halsel – Barisan Pelajar Mahasiswa Ngokomalako (BPMN) Kecamatan Kayoa Utara, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menggelar aksi tuntutan terhadap pemerintah desa Ngokomalako bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di nilai bekerja sama untuk menutupi masalah-masalah dalam desa, dan juga di nilai lambat dalam menyelesaikan masalah pokok Desa. Rabu (05/08/2020).
Aksi yang di gelar pada dua rute yakni Tempat Keramaian (Tempat Pesta) dan di depan Kantor Desa Ngokomalako, dengan masa aksi berkisar 25 orang lebih, yang itu di mulai pada pukul 08.15 Wit dengan di ikuti pembakaran ban.
Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Rais Ramli, juga sebagai Sekertaris BPMN, saat di konfirmasi oleh awak media melalui whatsap, menyampaikan dengan melihat situasi desa Ngokomalako belakangan ini sangat memprihatinkan, baik itu pada situasi ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya.
Kata Rais, proses pemerintahan yang seharusnya menjawab serta melihat problem pokok yang terjadi di desa Ngokomalako malah berbanding balik untuk menutupi masalah sosial yang terjadi lewat perselingkuhan antara pemerintah desa dan BPD.
“Penyalahgunaan demokrasi membawa situasi yang semakin parah, maka BPD yang seharusnya menjadi penengah, penampung aspirasi, serta mengawal kinerja pemerintah desa, tetapi BPD yang ada di Desa Ngokomalako itu hanya omong kosong belakang alias hanya ikut-ikutan perintah Kepala Desa,” ujarnya.
Lanjut Korlap, menurutnya sudah banyak cara yang di lakukan oleh BPMN sebagai langkah demokrasi, baik itu dalam bentuk aksi (demostrasi) dan audiensi, tetapi kata Rais, sampai pada saat ini tuntutan mereka di hari-hari memaein belum terealisasi oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Ngokomalako, Suleman Abas.
“Maka dari itu, sikap dari kami Barisan Pelajar Mahasiswa Ngokomalako (BPMN) jika tuntutan kami tidak terealisasi maka akan adakan aksi susulan di tingkat kabupaten,” tegas Korlap.
Di ketahui, aksi berakhir pada pukul 11.00 Wit dengan di lakukan hering terbuka bersama pemerintah Desa Ngokomalako.
Adapun isu tuntutan dari BPMN yakni,
1.transparansi anggaran bumdes
2.ransparansi anggaran covid 19
3.transparansi anggaran pendidikan
4.BPD segera keluar dari kantor desa
5.pemerintah desa tidak merata dalam proses pembangunan
6.pemerintah desa lemah dalam menangani kondisi pendidikan
7.pemdes jangan ikut ikutan kampanye dalam menyambut PILBUP. (Toks).
