Lenterainspiratif.com, MOJOKERTO — Upaya DPRD Kota Mojokerto mengusut carut marutnya proyek normalisasi sungai dan proyek lainya yang mangkrak lewat Rapat Dengar Pendapat (RDP) berakhir tak memuaskan.
Meski wakil rakyat sudah mengelar RDP hingga 3 kali namun sejumlah OPD yang diundang seperti Dinas PUPR, Inspektorat, Bagian Pembangunan, kontraktor, pengawas pelaksana dan lurah tak membuahkan hasil.
Untuk itu, Dewan melalui Komisi II berancang-ancang mengulirkan hak interelasi. Apa itu hak interpelasi?
Dikutip dari laman wikipedia, Hak Interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003)
Mekanisme penggunaan hak interpelasi yakni :
Sekurang-kurangnya 13 orang Anggota dapat mengajukan usul kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi tentang suatu kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Usul disusun secara singkat dan jelas serta disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
Dalam Rapat Paripurna berikutnya setelah usul interpelasi diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul interpelasi dan usul tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
Dalam Rapat Bamus yang membahas penentuan waktu pembicaraan usul interpelasi dalam Rapat Paripurna, kepada pengusul diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan usulnya secara ringkas.
Dalam Rapat Paripurna yang telah ditentukan, pengusul memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan usul interpelasi tersebut.
Rapat Paripurna memutuskan untuk menyetujui atau menolak usul tersebut.
Selama usul interpelasi belum diputuskan menjadi interpelasi DPR, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik usulnya kembali.
Pemberitahuan tentang perubahan atau penarikan kembali usul tersebut harus ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR, yang kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota.
Apabila jumlah penandatangan usul interpelasi yang belum memasuki pembicaraan dalam Rapat Paripurna, ternyata menjadi kurang dari 13 orang, harus diadakan penambahan penandatangan sehingga jumlah mencukupi.
Apabila sampai 2 kali Masa Persidangan jumlah penandatangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul tersebut menjadi gugur.
Apabila usul interpelasi tersebut disetujui sebagai interpelasi DPR, Pimpinan DPR menyampaikannya kepada Walikota dan mengundang Walikota untuk memberikan keterangan.
Terhadap keterangan Walikota diberikan kesempatan kepada pengusul dan Anggota yang lain untuk mengemukakan pendapatnya. Atas pendapat pengusul dan/atau Anggota yang lain, Walikota memberikan jawabannya. (man)
