Lenterainspiratif.com | Mojokerto – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kota Mojokerto dalam Pandangan umum (PU) memberikan catatan Keras kepada Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari atas nota keuangan RAPBD Kota Mojokerto 2021.
Catatan tersebut agar Walikota jangan sering mengabaikan Pandangan Umum fraksi-fraksi di DPRD. Pasalnya, selama ini PU fraksi hanya terhenti dengan jawaban Walikota yang simpel dan minimalis. Parahnya, terkadang kurang tersentuh dan terabaikan.
“Selama ini pandangan umum fraksi hanya seringkali bertaut dan terhenti dengan jawaban walikota yang dianggap simpel dan minimalis. Bahkan, ketika hendak dibahas kurang disentuh bahkan terkadang terabaikan,” kritik Choiroyaroh saat membacakan PU FPKB.
Dalam PU yang dibacakan oleh Choiroyaroh itu sejumlah catatan dilontarkan FPKB seperti mepetnya waktu penyusunan, sehingga dikhawatirkan tidak menghasilkan pembahasan dan keputusan yang solutif.
“Mepetnya waktu dan kita dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikannya. Untuk itu kami tidak akan mengulas struktur APBD yang disampaikan Walikota. Namun, kami akan menyoroti beberapa program kegiatan untuk tahun 2021,” tegasnya.
Menurut politisi PKB ini ada beberapa catatan minor yang perlu disikapi terkait urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ia menjabarkan untuk urusan pendidikan, dengan anggaran yang mencapai Rp 198 miliar, Walikota lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru swasta (GTT) dan sarana prasarana pendidikan sekolah swasta.
“Walikota juga harus lebih memperhatikan guru swasta dan sekolah swasta. Keduanya harus mendapatkan perhatian serius,” tegasnya.
Untuk urusan kesehatan, Choiroyaroh juga memberikan catatan khusus yakni dengan besarnya anggaran kesehatan yang mencapai Rp 266 miliar, harusnya ada peningkatan pelayanan kesehatan dan keterbukaan manajemen pelayanan kesehatan terutama di RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo.
“Anggaran yang besar dibidang kesehatan harus dibarengi dengan meningkatnya kualitas layanan pada masyarakat. Jangan malah berbanding terbalik. Keterbukaan manajemen pelayanan juga perlu karena RSUD menjadi rumah sakit rujukan,” tekannya.
Dalam PU itu, FPKB juga mengkritisi terkait pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam catatannya, dengan anggaran yang besar mencapai Rp 134 miliar harusnya ada peningkatan infrastruktur perkotaan.
“Saat ini banyak trotoar rusak dan perlu perbaikan seperti di jalan Brawijaya dan Hayam Wuruk namun belum ada perhatian. Selain itu, Walikota juga harus memperhatikan soal drainase, perawatan pompa air agar tidak terjadi banjir,” tukasnya. (roe)
