Lenterainspiratif.id, MOJOKERTO – Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mojokerto diduga menerima Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan Program Keluarga Harapan (PKH). Sebanyak 39 ASN ini dikumpulkan di Aula Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko.
Pantauan Lenterainspiratif.id di lokasi, para aparatur negara dari berbagai perangkat daerah ini terlihat menunggu giliran untuk dimintai klarifikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait data penerima bantuan yang diperuntukan untuk warga kurang mampu. Dari daftar hadir tercantum sebanyak 39 ASN dikumpulkan dalam acara tersebut, Senin (14/2/2022).
Menurut keterangan petugas di lokasi, para ASN ini dimintai klarifikasi secara daring melalui Zoom. “Ini masih wilayah lain. (ASN) Yang dari Mojokerto sekitar 39 orang, masih menunggu giliran, soalnya dipanggil satu-satu,” paparnya.
Sementara itu, menurut keterangan salah satu ASN yang hadir dalam acara ini JN, dirinya dipanggil BKPP( Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan) untuk hadir ke Dinsos. “Saya ditelfon BKPP untuk hadir ke Dinsos,” paparnya.
Dalam pengakuan JN, dirinya sempat heran atas pemanggilan BKPP tersebut karena dirinya merasa tidak pernah menerima bantuan dari pemerintah.
“Ditanyai terkait penerimaan bansos, tapi saya tidak pernah menerima,” akunya.
Menurut JN, hal ini disebabkan kesalahan penginputan data penerima bansos yang dilakukan perangkat desa. Meskipun namanya tercatut, JN tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.
“makanya tadi disingkronkan dari desa dan pusat,” jelasnya.
Masih kata JN, banyak pegawai negeri yang tidak menerima bansos turut dipanggil dalam kegiatan ini. “ada yang bawa ‘ketak’ (Vocher) penerima bansos, itu yang dapat. Cuman banyak yang tidak dapat,” pungkasnya.
Sementara itu, saat akan dikonfirmasi Kepala Dinsos Tri Raharjo, dirinya tidak berada di ruangannya. Hanya saja menurut keterangan resepsionis, acara di Aula Dinsos ini merupakan acara dinas lain. (diy)
