Lenterainspiratif.com | Mojokerto – Tiga rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Kota Mojokerto memasuki tahapan sinkronisasi.
Ketiga raperda yang sudah masuk dalam Propemperda Kota Mojokerto Tahun 2020 tersebut antara lain Raperda tentang Pengelolaan Sampah, Raperda tentang Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Wirausaha dan Raperda tentang Kepemudaan dan Olah Raga.
“Sudah masuk tahapan sinkronisasi,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Mojokerto DPRD Kota Mojokerto Deny Novianto terkait tiga raperda prakarsa Dewan tersebut, Senin (22/6/2020).
Sebenarnya, ujar Deny, dalam Propemperda seperti tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 23 Tahun 2019 ada empat raperda inisiatif Dewan. Namun lantaran keterbatasan anggaran, hanya tiga yang bisa dilakukan pembahasan.
“Raperda hasil Insiaitif ini sebenarnya ada empat tapi kekuatan anggaran kita hanya cukup untuk tiga Raperda, sehingga proses penyusunan Raperda sementara hanya untuk tiga raperda saja. Sisanya satu raperda yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat akan dianggarkan kembali pada saat PAPBD 2020,” ungkapnya.
Lebih jauh politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan, tahapan sinkronisasi ketiga raperda inisiatif itu melibatkan OPD terkait serta Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kantor Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Hal itu dilakukan agar implikasi dan implementasi dari ketiga produk hukum tersebut nantinya bisa berjalan dengan baik.
Sinkronisasi dilakukan secara horisontal dan vertikal. “Sinkronisasi horisontal dengan peraturan perundangan-undangan lain dalam hierarki yang sama atau sederajat. Sedangkan sinkronisasi vertikal yakni sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda,” ujarnya.
Hierarki peraturan perundang-undangan itu, sambung Deny, diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdiri dari UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Soal substansi masing-masing raperda yang diinisasi pihaknya, lantaran sejauh ini belum ada perda yang secara spesifik mengatur ketiganya.
“Selama ini hanya dituangkan dalam Perda tentang Lingkungan Hidup. Memang sudah ada perda tentang pengelolaan sampah plastik, namun itu nantinya akan menjadi dipisahkan ada aturan terpisah yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan sampah,” ulas Deny soal raperda tentang Pengelolaan Sampah
Dengan perda itu nantinya, pemerintah diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan sampah. “Bukan hanya penanganan sampah mulai dari rumah tangga sampai ke TPA tapi juga perlu perhatian terhadap edukasi sampah di masyarakat,” tandasnya.
Sedangkan Raperda tentang Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Wirausaha digulirkan, berangkat dari kondisi kian lemahnya ketahanan ekonomi pelaku usaha kecil, bahkan tak sedikit yang bangkrut. Sehingga dengan adanya raperda ini nantinya diharapkan ada terobosan baru di bidang kewirausahaan yang bermuara pada ekonomi kreatif.
Sedangkan Raperda tentang Kepemudaan dan Olah Raga diusung Dewan lantaran sejauh ini belum diatur bentuk penghargaan terhadap atlit berprestasi. Sehingga dalam raperda ini nantinya akan diatur terkait reward bagi atlit yang berprestasi disesuaikan dengan tingkatan prestasi dan kejuaraannya namun dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.
Kapan ketiga raperda inisiasi Dewan itu diparipurnakan? Deny menyebut target perampungan tahun ini. Namun ia belum bisa memastikan waktunya. “Belum terjadwalkan. Karena saat ini masih terkendala pandemi covid-19,” tukasnya. ( roe/adv)
