PAPUA BARAT – Pemandangan yang ada di kantor Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat, nampak tak seperti biasanya. Pasalnya, puluhan mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Kaimana, yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manokwari, menggeruduk kantor Polda Papua Barat, untuk mempertanyakan proses sejauh mana penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang ada di Kabupaten Kaimana, Senin (15/7/2019).
Namun, aksi kali ini yang ada di Polda Papua Barat, nampak berbeda dengan aksi-aksi lainnya. Sebab, para pendemo lebih memilih aksi dengan cara audensi langsung dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat.
Selain itu, kedatangan puluhan mahasiswa tersebut disambut hangat oleh Kanit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Papua Barat, AKP Tommy H Pontororing, SH, beserta anggotanya.
Dalam audience tersebut, Candra Furima Ketua GMNI Manokwari menanyakan, sudah sejauh mana perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi PLTG Kaimana. “Tujuan kedatangan kami kesini (Polda Papua Barat, red) adalah ingin mengetahui sejauh mana hasil penanganan kasus PLTG yang ada di Kaimana, “ungkapya.
Selain itu Candra berharap, agar pihak kepolisian dalam menangani kasus PLTG tidak dapat diintervensi dari pihak manapun. Sehingga, dalam penanganan kasus tersebut, bisa berjalan secara profesional. “Dari pengalaman ke pengalaman, ada beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini penanganannya belum selesai. Sehingga, untuk kasus PLTG yang ada di Kaimana, yang menelan anggaran 18,28 Milyar, bisa ditangani dengan serius dan secara profesional. Agar, bisa menjadikan efek jera bagi pelaku korupsi, “tutupnya.
Menanggapi hal itu, Kanit Tindak Pidana Korupsi Ditreskrimsus Polda Papua Barat, AKP Tommy H Pontororing, SH, memaparkan, pada prinsipnya dalam penanganan kasus korupsi pihaknya selalu profesional dalam melakukan penyelidikan.
“Untuk kasus PLTG Kaimana, sudah dalam tahapan penetapan tersangka, yakni 3 tersangka diantaranya Direktur PT. Selatan Indah yang berinisial PT alias Honce (selaku pihak ke tiga), ketua Pokja berinisial J, dan PPK berinisial C, “jelasnya.
Masih kata Tommy, dalam melakukan penyelidikan kasus pembangunan PLTG Kaimana, pihaknya juga melibatkan ahli konstruksi. Dan hasil dari penyelidikan bahwa proyek pembangunan PLTG yang menelan anggaran kurang lebih sebesar Rp 18M pada Tahun Anggaran (TA) 2017, kedapatan ada penyimpangan di item pekerjaan, salah satu contoh pada pekerjaan timbunan yang seharusnya di timbun sedalam 1 meter, namun fakta di lapangan hanya di timbun sedalam 40cm. “Ada indikasi negara mengalami kerugian, “imbuhnya.
Lanjut Tommy menyatakan, untuk kasus PLTG ini, sudah dalam tahapan penetapan tersangka. “Untuk berkasnya sudah kami limpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. Namun, ada beberapa petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati yang harus kita penuhi lagi, “tandasnya. (dit)
