foto : saat mahasiswa gelar demonstrasi didepan kantor pdam morotai
Jurnalis : Faisal Habeba
Morotai, Lentera inspiratif.com
Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI), melakukan aksi di depan kantor perusahan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Senin (13/11/2017). Aksi tersebut merupakan bentuk protes mahasiswa terhadap PDAM Morotai, yang terlalu mencekik masyarakat. Pasalnya, ada beberapa desa yang ada di kabupaten pulau morotai, mengeluh atas kurangnya pasokan air yang diberikannya. Namun, meskipun pasokan air yang diberikan tak memadai, tapi pembayaran tagihan tetap dilakukan dan berjalan rutin. Anehnya, tagihan yang diberikan kepada masyarakat tak sesuai dengan semestinya. Hal inilah, yang memancing reaksi keras kepada mahasiswa khususnya, dan yang utama pada masyarakat. Dan dalam aksi tersebut berjalan dengan damai, namun dari pihak pdam morotai tak satupun yang menemui pendemo. Serta, para demonstran akan mengancam akan gelar aksi yang lebih besar, jika tuntutan mereka tak dihiraukan serta akan memboikot kantor pdam morotai. Sebab, air merupakan kebutuhan yang mendasar bagi kelangsungan hidup.
Sementara itu Arga, selaku koordinator aksi mengatakan bahwa persoalan air adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi masyarakat morotai, khususnya empat Desa di Kecamatan Morotai Selatan, yakni Desa Dehegila, Joubela, Mandiri dan Totodoku. Sebab, empat desa tersebut, pasokan air yang diberikan oleh PDAM Morotai kurang dari standar kebutuhan atau air tidak berjalan dengan lancar. “Air yang diberikan tak lancar, tapi tagihan berjalan dengan rutin. Namun, masalah pembayaran dirasa tak sesuai dengan tagihan yang seharusnya. Hal inilah, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 4 tahun 2012 tentang Pendirian PDAM di Kabupaten Pulau Morotai, “ucapnya
Lanjut Arga, seharusnya pemerintah kabupaten pulau morotai melakukan evaluasi terhadap pdam morotai. Agar mengetahui dan mengontrol kinerja pdam morotai selama ini. Dan kalau masalah ini tetap dibiarkan, akan membawa efek negetif yang mengerucut pada tindakan korupsi. Sebab, evaluasi ataupun pengontrolan tak dilakukan. Karena, selama ini masyarakat terlalu tercekik atas pelayanan maupun pembayaran yang dilakukan oleh pdam morotai. “Untuk pembayaran air, seharusnya perbulan hanya Rp. 50rb, tapi untuk penarikan dilapangan mencapai tagihan senilai Rp. 600rb – 900rb perbulannya. “tegasnya
Kabiro Maluku Utara : Iksan Togol
