Mojokerto -Pembangunan kolam renang lendaris di kawasan sekarsari berdampak pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto, akhirnya Walikota Mojokerto Ika Puspitasari memutuskan bakal merelokasi sementara sementara kantor Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mojokerto yang ada di Jalan Gajahmada yakni di GMSC atau Kantor Bawaslu.
“Bisa pilih di GMSC atau kantor Bawaslu, intinya kita siap sediakan tempat yang representatif untuk relokasi ini,” ujarnya neng ita usai meninjau langsung kantor Baznas dan menara air Sekarsari, Rabu (9/10) pagi.
Ning ita menjelaskan bahwa, relokasi sementara ini dirasa perlu, pasalnya mulai hari ini re-design menara air Sekarsari sudah dikerjakan oleh pihak CSR yang ditunjuk. “Ini sudah mulai digarap, makanya biar tidak mengganggu kenyamanan kerja pegawai Baznas, kita tawarkan pindah sementara. Soal kapannya?, tergantung kesiapan dari pihak Baznas sendiri,” ucapnya.
Pemkot Mojokerto lanjut Ning Ita, sudah mempunyai gambaran jelas terkait kantor Baznas Kota Mojokerto kedepannya. “Kantor permanennya tunggu proses merger empat organisasi perangkat daerah (OPD) terlaksana. Sebab nantinya akan ada empat kantor yang kosong dan itu bisa ditempati untuk kantor Baznas,” pungkasnya.
sebelumnya kalangan DPRD Kota Mojokerto menghimbau agar Pemkot merelokasi kantor Baznas ke tempat yang layak, jika memang pembangunan pemandian Sekarsari diperlebar.
Beberapa saat lalu Junaedi Malik, Ketua DPRD Kota Mojokerto saat di konfirmasi terkait dengan adanya pembangunan ulang kolam renang lendari mengatakan, rencana pembangunan itu bakal menggunakan lahan yang kini masih berdiri kantor Baznas. Bahkan rencana pembangunan sudah dituangkan dalam KUA-PPAS R-APBD 2020.
Adanya pembangunan itu membuat kalangan pegawai Baznas resah, karena belum diketahui rencana relokasi tersebut (kantor Baznas, red).
“Ada informasi dari pengurus Baznas yang resah mendengar rencana pembangunan kolam Sekarsari. Karena infonya termasuk lahan kantor Baznas pula,” tandasnya.
Pihaknya mendorong agar Pemkot segera menyiapkan lahan/kantor pengganti untuk Baznas. Karena itu dianggap penting agar program kegiatan Baznas tidak terganggu.
“Karena nyatanya Baznas turut membantu pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat berupa bantuan dana yang terkumpul di Baznas tanpa mengganggu APBD,” terangnya.
Dalam perundang-undangan, kata Junaedi, Baznas merupakan lembaga vertikal yang ketentuannya diatur mulai pusat hingga daerah. “Apalagi ada informasi tahun ini pembangunannya sudah akan dimulai,” katanya.
Sekedar informasi, sebelumnya Ning Ita, Walikota Mojokerto berencana bakal segera membangun ulang kolam pemandian Sekarsari. Rencananya akan dilakukan tahun depan dengan support APBD mencapai Rp 6 miliar. Selain itu juga didukung CSR salah satu operator seluler. (roe)
