Jakarta, Lentera Inspiratif.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi melarang mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif (Nyaleg) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota. Seperti yang diketahui pada laman resmi KPU RI, yang ditetapkan oleh Ketua KPU RI, Arief Budiman, Sabtu (30/06/2018).
Larangan bagi eks terpidana kasus korupsi ikut berpartisipasi sebagai calon legislatif 2019, tertera pada Pasal 7 ayat 1 huruf H, yang berbunyi, Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak atsu korupsi.
Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, maka ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif sudah bisa diterapkan pada masa pendaftaran bakal caleg mendatang.
Adapun pendaftaran bakal calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota untuk Pemilu 2019 akan dibuka mulai 4 hingga 17 Juli 2018.
PKPU tentang Pencalonan Anggota Legislatif ini menjadi polemik karena salah satu aturan yang diinisiasi oleh KPU, mengenai larangan mantan narapidana kasus korupsi mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2019, mendapatkan sejumlah penolakan dari berbagai pihak.
Penolakan dari pemerintah, Komisi II DPR RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu datang lantaran pengundangan PKPU tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Draft PKPU yang memuat soal larangan mantan koruptor ikut mencalon anggota legislatif pada Pemilu 2019 ini, juga sempat mandek di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tapi pada akhirnya dikembalikan lagi pada KPU. (tri)
