Morotai_ Pertemuan antara Perwakilan Kementerian Dan Polda Maluku Utara, Kesbangpol Maluku Utara, Badan Kepegawaian Nasional dengan jumlah perwakilan yang datang ke morotai sejumlah 13 Orang di Kab. Pulau Morotai, pada hari ini, Rabu (28/11/2018) dengan mengunakan Pesawat Wins Air dan tiba pada pukul 13:10 Wit.
Rombongan kemudian menuju Guest House untuk melaksanakan makan siang kemudian menuju kediaman Bupati dan lanjut ke Kantor Bupati pada pukul 14:10 Wit dan menuju di Ruang Aula untuk melakukan pertmuan bersama pemerintah dan sejumlah ASN dan perwakilan Masyarakat.
Asrun Padoma, selaku Wakil Bupati Pulau Morotai menyampaikam “kita harus sejujur-jujurnya agar supya kita dapat menyelesaikan masalah ini dan di tempat ini juga”.
Direktur Kemendagri menambahkan “Harus di cek kenapa ASN di Morotai seperti ini. ASN di Indonesia harus melayani dimana saja dia berada. Oleh karena itu saya datang di sini. Mendengar keluhan ASN yang ada di Morotai.
Kami akan menanyakan ke perangkat Daerah kenapa ASN seperti yang terjadi di Daerah ini. Intinya kami sudah buat tim untuk menyelesaikan masalah ini.
Semua bisa di selesaikan bukan tidak bisa di selesaikan jadi masalah ini harus kita sudahi. Saya minta Tokoh Agama, Tokoh Masyarat, Tokoh Pemuda. Saya akan bertemu dengan mereka. Kami juga akan bertemu ASN yang merasa dirinya rugikan dengan kepemimpinan saat ini”tutupnya
Yakmil Abdul Karim selaku perwakila ASN menangapi bahwa “Berawal dari keresahan kepada pak bupati sampai saat ini poin disampaikan diantaranya; SK yang belum ditanda tangani selama 2 tahun, Soal panisment tidak efisiensi, Masala desa binaan tidak boleh ada kesalahan sedikit dapat panisment, Masalah hari libur pun di panggil ke mabes bayangkan untuk nasrani hari minggu pun untuk ke gereja kita tau itu itu waktunya mereka beribadah” tuturnya.
Terpisah Marhaban Mustafa Lasidi mengatakan “Ada orang yang memanfaatkan keadaan ini untuk mengkudeta. Mari kita pikirkan dan rumuskan secara objektif. Sistim komunikasi Pak Bupati harus sesuai protap. Dan Pak Bupati harus bangun komunikasi dengan DPRD dan Wakil Bupati” tutupnya.
Wakil Bupati Asrun Padoma menutup serentak pertemuan pada pukul 15 .29 Wit sore.
Sementara masa aksi diluar Kantor Bupati merespon hasil pertemuan yang kemudian disampaikan oleh Saudara Taufik Sibuah mengatakan “aksi ini tidak sekedar menyelesaikan persoalan ASN semata, namun juga melihat seluruh persoalan yan terjadi di tengah masyarakat pulau morotai.
Aksi ini tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, akan kerkelanjutan seterusnya dan kami menilai kunjungan ini tidak menghasilkan apa-apa” tuturnya.
Bapak Yakmil perwakilan ASN mengatakan “kami PNS dan Masyarakat akan bersatu dan besok pada hari kamis akan berkumpul ke Kantor DPRD untuk menyakaikan Rapat Paripuna penurunan Bupati Pulau Morotai”tutupnya.
Taufik menambahkan “kementerian dalam negeri memiliki kewenangan dalam mengamgkat dan memberhentikan kepala daerah, maupun menonaktifkan dan mengangkat karteker.
Jangan datang tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat Pulau Morotai.
Amar selaku akademis mengatakan “tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaan rakyat. Sebab terjadi kong kali kong atas hasil hering yang dilakukan baik itu dari Ombustman Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, Kapolda Maluku Utara, Utusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara”.
Fahrul menambahkan “Bapak Presiden Jokowi, agar segera mungkin melakukan memerintahkan pihak berwewenang untuk melakukan penyedikan dan pengauditan terhadap Beny Laos selaku Bupati Pulau Morotai dalam beberapa kasus yang telah dilakukan”jelasnya.
Jasmin mengatakan “Utusan Menteri Dalam Negeri, Ombustman, Polda Maluku Utara, dan utusan Gubernur Maluku Utara yang hadiri saat ini merupakan utusan yang memang sudah memiliki hubungan dengan Beny Laos. Akhirnya, putusan hasil hering tidak memihak pada kepentingan masyarakat” tegasnya. (Man)
