Lenterainspiratif | Banyuwangi – Forum Cipayung Plus Banyuwangi menggelar demo di depan kantor Pemkab Banyuwangi untuk menuntut supaya mahasiswa dilibatkan dalam penanganan COVID-19.
Aksi yang berlangsung selama 15 menit tersebut diikuti oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) pada Jumat (23/7/2021). Sebanyak 7 mahasiswa akhirnya mendapatkan kesempatan menyampaikan aspirasi dihadapan Sekretaris Daerah (Sekda) Mujiono dan jajaran eksekutif lainnya.
Dalam forum tersebut turut hadir pula Asisten Bidang Pemerintahan (Aspem) Pemkab Sih Wahyudi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Suyanto Waspo Tondo Wicaksono, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Azis Hamidi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Henik Setyorini, Plt Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Wawan Yadmadi, serta Plt Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop UMP) Nanin Octaviantie.
Menurut salah satu mahasiswa perwakilan dari HMI bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan atas kebijakan PPKM yang dinilai kurang efektif. Selain itu ia juga meminta agar mahasiswa dilibatkan dalam penanganan COVID-19.
“Ada beberapa poin yang menjadi aspirasi kami, di antaranya soal kebijakan PPKM yang harus dievaluasi keberhasilannya. Kami meminta agar Pemerintah melibatkan mahasiswa kedalam Satgas penanganan COVID-19,” katanya kepada wartawan.
Nauval juga menambahkan jika keterlibatan mahasiswa adalah untuk menghindari kebijakan yang mengandung unsur-unsur politik dan lebih berpihak kepada rakyat.
Selain itu, tujuh mahasiswa ini menyebut supaya mahasiswa di luar Banyuwangi mendapatkan slot vaksinasi. Mereka menilai kebijakan PPKM justru menimbulkan masalah sosial di masyarakat.
“Banyak teman-teman luar daerah yang kuliah di Banyuwangi. Kami seolah terpenjara di sini tidak bisa kemana-mana, mau vaksin saja tidak boleh. Sudah dicoba tapi kata petugas KTP non Banyuwangi tidak bisa,” jelasnya.
Para mahasiswa ini juga meminta supaya bansos dari pemerintah di perbanyak lagi, khususnya bagi para pedagang yang terdampak kebijakan PPKM.
Menyikapi tuntutan mahasiswa tersebut Mujiono mengaku akan segera melakukan evaluasi. Pihaknya menyatakan akan mengevaluasi kembali kebijakan PPKM ini seperti soal mematikan lampu PJU.
“Akan kami bandingkan. Selama LJPU dimatikan, angka kecelakaan berapa besar dibandingkan dengan sebelum kebijakan mematikan LPJU diterapkan,” sebut Mujiono.
Menyoal permintaan melibatkan mahasiswa ke dalam Satgas COVID-19, Mujiono akan mempertimbangkan hal tersebut. Namun, saat ini pihaknya lebih membutuhkan bantuan tenaga kesehatan (nakes) sebagai tenaga vaksinator dan mendukung pengecekan tensi.
“Ya nanti hasil evaluasi akan disampaikan. Barang kali teman-teman dari perguruan tinggi bisa membantu untuk mendata vaksinasi, kami welcome sekali,” kata dia.
Selama ini Pemkab sudah memberikan bantuan Rp 300 ribu kepada masing-masing sasaran. Namun tidak menutup kemungkinan jika jumlah besaran dan target sasaran juga diperluas dan ditambahkan lagi.
“Soal vaksinasi teman-teman mahasiswa luar daerah yang kuliah di Banyuwangi sebenarnya nanti bisa diupayakan. Harapan kami ke depan, teman-teman yang ber-Kartu tanda Penduduk (KTP) luar Banyuwangi juga bisa mendapat vaksinasi,” ujar Mujiono di depan tujuh mahasiswa Banyuwangi yang menggelar aksi hari ini. ( suf )
