RAJA AMPAT, LENTERAINSPIRATIF.ID – Polemik tambang nikel di Raja Ampat kembali memanas. Kali ini, muncul kontroversi baru terkait keberadaan sejumlah kapal pengangkut bijih nikel yang dinilai menambah kegaduhan. Nama-nama kapal itu bikin publik tercengang: JKW Mahakam dan Dewi Iriana.
Nama lambung kapal tersebut dinilai menyerempet nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan sang istri, Iriana. Dalam video-video viral di media sosial, kapal-kapal itu disebut beroperasi di wilayah timur Indonesia, memicu spekulasi liar publik soal keterkaitan nama dan kepentingan bisnis di baliknya.
Penelusuran LenteraInspiratif.id melalui laman resmi Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan membuktikan bahwa kapal-kapal dengan nama JKW Mahakam dan Dewi Iriana memang eksis secara legal di Indonesia. TB JKW Mahakam adalah jenis kapal tunda (tug boat) yang biasa digunakan untuk menarik kapal tongkang, sedangkan Dewi Iriana merupakan nama kapal tongkang pengangkut barang tambang.
Di balik nama-nama tersebut, tersingkap jejak korporasi yang terafiliasi dengan dunia logistik tambang. Beberapa kapal JKW Mahakam terdaftar milik PT Pelita Samudera Sreeya (PSS), anak usaha dari PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini berbasis di Menara Astra, Jakarta, dan fokus pada pengangkutan barang tambang.
Kepemilikan kapal JKW Mahakam juga tersebar di sejumlah perusahaan lain, seperti PT Permata Lintas Abadi, PT Sinar Pasifik Lestari, dan PT Glory Ocean Lines. Sementara itu, kapal Dewi Iriana juga dimiliki oleh entitas yang sama atau terafiliasi, termasuk PSSI dan PSS.
Kemunculan nama kapal yang identik dengan tokoh nasional ini langsung menyedot perhatian. Masyarakat mempertanyakan motif penamaan kapal-kapal itu, terutama di tengah suasana sensitif menyangkut aktivitas tambang di wilayah konservasi seperti Raja Ampat.
Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana terkait kemiripan nama tersebut. Namun, penelusuran pelacakan kapal di situs VesselFinder menunjukkan bahwa kapal-kapal JKW Mahakam aktif berlayar di beberapa pelabuhan utama di Indonesia seperti Banjarmasin, Palembang, Kendari, hingga Lampung.
Salah satu kapal yang terlacak adalah JKW Mahakam 5 yang posisinya terakhir berada di Pelabuhan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara kapal tongkang Dewi Iriana tak bisa dilacak secara langsung karena tidak dilengkapi sistem AIS (Automatic Identification System).
Pakar pelayaran dan logistik menilai penamaan kapal seperti ini tidak melanggar regulasi secara hukum, selama memenuhi syarat pendaftaran kapal di Kemenhub. Namun, secara etika dan sensitivitas publik, bisa menjadi polemik bila tak dijelaskan secara terbuka.
Hingga kini, belum ada klarifikasi dari perusahaan-perusahaan pemilik kapal terkait alasan pemilihan nama JKW dan Iriana. Pemerintah sendiri baru-baru ini mencabut empat izin tambang nikel di Raja Ampat, dan publik tampaknya terus menyorot segala aktivitas di kawasan tersebut, termasuk pergerakan logistiknya.
