Mojokerto – Setidaknya 5 proyek berbasis dana kelurahan (DK) bernilai miliaran rupiah, terancam tak terlaksana lantaran sampai november ini, masih pada tahap lelang.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto, Bambang Purwanto, menjelaskan bahwa, realisasi proyek pengaspalan di 5 kelurahan di kecamatan mojosari tersebut, akan sangat sulit terlaksana karena mepetnya waktu yang ada.
“Mungkin tidak bisa dilaksanakan karena tak ada waktu. Ya akhirnya kembali Silpa,” katanya menjawab pertanyaan wartawan, Jumat (29/11).
Informasi yang diterima media menyebut, proyek tersebut bersumber dari dana kelurahan (DK) yang masing-masing mendapat Rp 1,08 miliar. Dan, baru teranggarkan di P-APBD setelah mendapat dana alokasi umum (DAU).
Disinggung soal jaminan kualitas pekerjaan ditengah mepetnya waktu pelaksanaan, Bambang tampak optimis. “Pengawasan kita tidak usah diragukan. Tim pengawas kita ada mulai dari tingkat administrasi sampai lapangan, dan mereka adalah tim teknis. Jadi kita nggak main-main,” ujarnya.
Ia membeberkan komposisi tim pengawas.
“Ada PA, KPA, PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Direksi, dan PPHP. Mereka adalah strategi pengendalian pekerjaan. Sebelum hasil pekerjaan diserahkan oleh rekanan, kita periksa dulu. BPK pun mengakui hasil pekerjaan kita cukup bagus lah,” klaimnya.
Sementara itu, Kabid Tata Bangunan dan Prasarana Heri Subekti menandaskan. “Kalau (ada pekerjaan) yang tidak selesai tepat waktu, ada beberapa pilihan tindakan. Mulai dari denda, putus kontrak, dan blacklist. Mereka akan dibayar sesuai pekerjaannya. Kita nggak angel-angel,” tegasnya.
Dipenghujung tahun ini, Pemkab Mojokerto harus dikejar deadline pekerjaan fisik. Jumlahnya ada sebanyak 230 pekerjaan fisik. Pekerjaan tersebut meliputi rehab jalan beton, saluran irigasi, serta pedestrian menjadi proyek konstruksi milik DPUPR. Termasuk sejumlah proyek pembangunan gedung bernilai besar seperti pembangunan gedung RSUD RA Basoeni Gedeg, dan RSUD Prof dr Soekandar Mojosari, yang masing-masing nominalnya Rp 20,6 miliar dan Rp 40,6 miliar. Juga, pembangunan pusat perdagangan atau pasar rakyat di lima lokasi. Disusul pembangunan fasilitas umum (fasum) di tiga objek wisata. Serta, rehab gedung ratusan sekolah SD dan SMP yang tersebar di 18 kecamatan Dan, terakhir peningkatan jalan lingkungan di lima kelurahan Kecamatan Mojosari. (roe)
