Lenterainspiratif.id | Jakarta – Fakta-fakta baru kembali muncul terkait dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Fakta-fakta baru tersebut terungkap pada saat rapat dengar pendapat di Komisi IX DPR.
Berikut 3 fakta baru terkait bocornya 279 juta data WNI yang diduga data BPJS.
1. Terdapat Data milik anggota TNI Polri
Menurut Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto data TNI-Polri juga masuk di dalam 279 juta data peserta BPJS Kesehatan yang diduga bocor dan dijual di internet. Hal itu tentu beresiko mengancam keamanan negara.
“Kami melihat ada beberapa potensi risiko yang akan muncul apabila isu kebocoran data peserta ini adalah benar. Pertama, risiko terhadap keamanan nasional karena ini sebagian besar data kependudukan termasuk TNI-Polri dan semuanya ada di sana,” kata Yuri dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (25/5/2021).
“Kalau memang benar data itu lah yang dimiliki dan sesuai dengan kenyataan maka risiko keamanan nasional ini akan semakin terlihat,” tegasnya.
Ia menilai bahwa dengan adanya insiden ini, reputasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) akan tercoreng. Sedangkan BPJS kesehatan sendiri merupakan salah satu lembaga yang bertugas menjalankan JKN.
“Ini akan kontraproduktif kalau dihadapkan dengan keinginan pemerintah untuk semakin memantapkan peran jaminan kesehatan nasional sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional,” kata Yuri.
2. Bos BPJS Kesehatan Tak Yakin
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menilai dugaan kebocoran yang disandingkan pada data BPJS Kesehatan belum tentu benar. Dia mengakui memang data 279 juta orang Indonesia yang tersebar dan dijual di internet memiliki kemiripan dengan data milik BPJS Kesehatan.
Namun, menurutnya hal itu belum terbukti. Saat ini pihaknya masih menunggu hasil investigasi. Sejak Sabtu, 22 Mei yang lalu, dia mengatakan pihaknya dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan investigasi mendalam soal data yang tersebar di internet.
“Sebetulnya itu yang ditawarkan benar punya BPJS (Kesehatan) atau bukan? Itu kami belum tahu. Apa itu mirip? Iya. Tapi, datanya belum tahu, itu sedang diinvestigasi,” kata Ali Ghufron dalam rapat yang sama.
3. Langkah yang Dilakukan BPJS Kesehatan
Setelah kasus kebocoran 279 juta data WNI itu, pihak manajemen BPJS bergerak cepat dengan melakukan sejumlah langkah preventif untuk melindungi data peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, mengatakan salah satu langkah yang diambil pihak BPJS adalah menghentikan dan menunda sementara semua kerja sama terkait pertukaran data BPJS Kesehatan. Pihaknya juga menutup semua data internal dan melakukan investigasi.
“Kami amankan titik akses, dengan melakukan penutupan dan lalu invetigasi. Kami juga langsung tunda semua kerja sama terkait pertukaran data,” ungkap Ali Ghufron.
Tak sampai disitu, Ali Gufron juga menyebut bahwa pihaknya telah mengambil langkah hukum dengan melapor ke Bareskrim Polri, dan mengirim surat ke Otoritas Jasa Keuangan, untuk memberikan laporan soal dugaan kebocoran data peserta ini.
Menurutnya saat ini BPJS kesehatan telah memiliki sistem keamanan dengan standar internasional, yang dibuat secara berlapis.”Sistem manajemen keamanan informasi kami sudah mengacu pada regulasi pemerintah dan menerapkan standar internasional sistem keamanan. Kami sudah ada sertifikasi ISO-27001 terkait keamanan data,” kata Ali Ghufron.
“Dan demikian juga mengenai sistem keamanan untuk melindungi keamanan data sudah didukung sistem yang terdiri dari beberapa layer keamanan. Seperti kontrol keamanan parimeter, lalu sistem keamanan yang mencakup metdologi keamanan fisik dan digital yang melindungi bisnis secara keseluruhan,” lanjutnya. ( tim )
