Halsel, Lentera Inspiratif.com
Momentum pesta demokrasi yang ada di Maluku Utara adalah salah satu momen yang ditunggu – tunggu oleh masyarakat. Pasalnya, dalam momentum itu, sejumlah masyarakat ingin menentukan pilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara yang ia damba – dambakan.
Dalam pesta demokrasi itu, terkadang juga diwarnai dengan kampanye hitam. Karena demi mendapatkan simpati maupun suara, mereka melakukan berbagai cara itu. Bahkan, dugaan tak netral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu pun terjadi. Hal itu terbukti, Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) takut pada seorang penguasa.
"Ada dong adek kakak yang sekolah pandai – pandai, ada yang Sarjana Hukum, dong mereka lapor di Panwas, dong mainkan. Tapi saya Bupati kong, kira – kira juga saya tra bikin diri, Panwas pun tako. Daripada tra kasih dong ongkos. Ngoni bejalan bejalan pantau kandidat trada doi, saya yang kasih doi. Lebih baik ngoni kasih ampong, akhirnya tra jadi pangge. Dong lapor di Gakumdu, Kejari bilang, alah Bupati itu so sama – sama deng torang kong proses bagaimana, "beber, Bahrain Kasuba, Bupati Halmahera Selatan, saat acara open house, pada Senin (18/06/2018).
Perlu diketahui, padahal sebagai penyelenggara pemilu harus bersikap netral, integritas, dan independen. Karena demi menjunjung nilai demokrasi yang ada. Otomatis, ketika diketahui ada kepala daerah yang memihak bahkan turut serta dalam kampanye salah satu paslon harus ditindak secara tegas. Jikalau tak ada tindakan, maka independensi sebagai penyelenggara pemilu dipertanyakan. Karena sudah melanggar janji dan menabrak aturan yang ada. (red)
