TIDORE – Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Gita, menggelar demonstrasi meminta kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan segera mengaktifkan Pelabuhan Gita. Dalam aksinya, massa aksi membawakan spanduk bertuliskan ‘Aliansi Masyarakat Gita Menggugat’.
Aksi itu bertempat di Depan Kantor Syahbandar Pelabuhan Gita, di desa Gita Raja, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, sabtu (28/9/2019), pagi tadi.
Dalam aksinya, massa aksi menuntut, pertama meminta kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan agar segera mengaktifkan Pelabuhan Gita, kedua menagih janji Walikota Tidore Kepulauan, ketiga dinas perhubungan harus segera memperjelas status Pelabuhan Gita, keempat apa bila tuntutan massa aksi tidak diindahkan maka masyarakat Desa Gita akan mengkonsolidasikan seluruh Masyarakat Oba untuk memboikot seluruh aktifitas transportasi darat antar Kabupaten dan Kota.
“Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi,” ungkap koordinator lapangan M. Fajri Soewandi.
Lanjut Fajri, Merujuk pada dasar pikir tersebut, pelabuhan gita yang merupakan salah satu aset fital negara juga daerah, yang seharusnya dikelola dan difungsikan dengan baik untuk kebermanfaatan masyarakat banyak secara terus menerus, hari ini lumpuh total. Bagaimana tidak, tahun 2015 hingga sekarang 2019, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, maupun pihak-pihak terkait tidak sedikitpun merespon dengan serius problem yang terjadi di pelabuhan Gita.
“Padahal aset tersebut dibangun dengan sumber anggaran dari APBN maupun APBD yang tentunya berasal dari pajak. Hal ini menurut Kami sangat mubajir dan merugikan banyak pihak, khususnya masyarakat setempat. Belum lagi banyak masyarakat didesa gita yang dulunya hanya bermata pencarian sebagai pedagang dikawasan pelabuhan, hari ini tak tahu lagi harus berbuat apa,” tutup Fajri. (ridal)
