Lenterainspiratif.id | Ternate – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate Muamar Kadafik Sainur menyebutkan Vaksin Sinovac yang dibuat oleh perusahaan Cina dianggap rekayasa politik global atau Political Tools.
Saat di konfirmasi awak media pada Kamis (07/01/2021), Muamar mengatakan Vaksin Sinovac adalah rekayasa Politik Global (Political Tools) yang di lihat bahwa saat ini benturan dengan komunis dan kapitalis dalam merebut pasar global.
“Saya menegaskan kepada khalayak publik bahwa dua model perang dagang inilah yang sedang mengintai kita sebagai negara berkembang untuk mencokol tatanan di kehidupan yang terjadi saat ini. Kita sudah tahu sebenarnya bahwa ini dijadikan kelinci percobaan untuk para globalis, komunis dan kapitalis,” ujarnya.
Di katakan Ketum HMI bahwa kapitalis dengan menyusun segala bentuk propaganda untuk sebuah era tatanan baru yang di sebut dengan (New World Order) yang puncaknya di tahun 2020 dan kata Dia (Muamar) ini merupakan perang terbuka.
“Jika kita melihat di beberapa situs internet secara terang-terangan kapitalisme dengan terbuka meyakinkan propagandanya ke khalayak publik dengan menyerukan bahwasanya era New World Order sebagai cikal bakal solusi bagi tatanan berkehidupan,” ucapnya.
“Padahal dibalik semua ini hanyalah siasat semat, dan kita tau secara bersama gerbong kapitalis adalah mengideologiskan para elit bankir, pengusaha, politikus untuk menghimpun kekuasaan dan menguasai dunia,” tambahnya.
Di sisi lain Muamar menyebutkan, Vaksin Sinovac adalah salah satu tren atau formula untuk mengatasi Covid-19 agar bisa berakhir, karena tidak pernah diselesaikan.
“Secara teknis masyarakat akan di suntikkan vaksin dan dengan alasan keamanan masyarakat akan di tato digital dan ini adalah fakta jika kita menelusuri penegasan dari Bill Gates yang dimaksud dengan tato digital adalah sebuah pengembangan dari Certiffication Mark inilah yang disebut Mark of The Beast alias tato Dajal,” terangnya.
Demikian secara teknis menurut Muamar, Vaksin Sinovac belum di uji efektivitas kelayakan dan uji kepatutan dari segala aspek teknikal maupun uji klinik.
“Bahkan terkesan menabrak rools yang ada UU kesehatan nomor 36 tahun 2009 pasal pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama memperoleh akses kesehatan,” sebutnya. (Toks).
