TIDORE – Sengketa tapal batas yang berada di dua desa yakni Desa Toseho dan Desa Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, hingga sampai saat ini belum ada kepastian yang jelas. Ironisnya, persoalan tapal batas dua desa tersebut, sudah memakan waktu sekitar satu tahun lebih. Kendati demikian, belum ada penyelesaian maupun kepastian pada dua desa tersebut. Padahal, sebelumnya Walikota Tidore Kepulauan sudah meninjau tempat tapal batas desa.
“Saya menyangkan terkait persoalan tapal batas yang hingga kini belum keluar. Padahal, Wali Kota Tidore Kepulauan pun sudah meninjau tempat tersebut, namun kenapa belum ada kejelasan, “terang Rafli A Gafar, Sekretaris tim 9 Desa Toseho, Selasa (14/5/2019).
Menurut Ko Apit, sapaan akrab Rafly, belum terselesaikan kejelasan terkait tapal batas dua desa itu, menandakan lemahnya kinerja pemerintah Tidore Kepulauan. Selain itu, wakil rakyat yang duduk di parlemen Tidore Kepulauan juga seoalah-olah diam dan tutup mata. Padahal, sebagai wakil rakyat atau DPRD seharusnya bisa mengakomodir kepentingan masyarakat.
“Eksekutif dan legislatif sama-sama lamban dalam bekerja. Padahal, ini demi kepentingan dan keberlangsungan masyarakat setempat, “paparnya.
Masih kata Rafly, penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah Desa harus menjadi prioritas utama pemerintah. “Jika batas wilayah tidak jelas, akan bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga desa terkait perebutan wilayah, “tandasnya. (gun)
