Lenterainspiratif.com Ternate – Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku Utara, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Tahun 2020, Jumat (13/03), Bertempat Lantai 6 Kieraha Ball Room, Muara Hotel, Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara.
Hadir dalam Rakor, Kepala Dinas PMD Provinsi Malut, Drs. Samsudin Banyo M.Si, sekaligus membuka Rakor dengan resmi, serta para peserta perwakilan Bappeda dan seluruh PMD tingkat Kabupaten/Kota.
Kepala Dinas PMD Provinsi Malut, Drs. Samsudin Banyo M.Si, saat di temui awak media usai Rakor, mengatakan bahwa, ini rapat koordinasi teknis PMD tingkat provinsi maluku utara, jadi pesertanya itu dari kabupaten kota adalah PMD kabupaten kota yang telah BAPEDA kabupaten/kota, kemudian internal PMD secara keseluruhan,
Sambungnya, Tujuannya adalah mensinkronisasikan program antara provinsi dan kabupaten/kota dan program yang sifatnya nasional
Menurut dia, Artinya PMD ini domainnya desa manakala kita lakukan kurang maksimal melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap program, maka sasaran itu akan tidak tercapai,
Oleh karena itu lanjut Kadis, langkah yang kami lakukan untuk koordinasi ini tidak terbatas pada persoalan-persoalan perangkat pemerintahan, tapi menyangkut dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat dan bagaimana melihat fungsi maksimal perangkat pemerintahan di desa dan juga terkait dengan pengembangan usaha milik desa,
“Ini kami sudah siapkan drafnya kami siapkan, tetapi kesepakatan akhir itu nanti pada saat diskusi teknis, ada kesepakatan antara provinsi dan kabupaten kota yang itu nantinya, dokumen itu di sampaikan ke pemerintah provinsi supaya itu menjadi bahan rujukan pada saat Musrenbang provinsi,” ucap Kadis
Menurutnya, sehingga itu menjadi bahan rujukan dalam hal program tingkat kabupaten yang membutuhkan, kemudian bagaimana desa, sehingga program pembangunan untuk melaksanakan bisa terbaca, terlihat secara ternyata, tidak merumuskan program di belakang meja tetapi harus implementasinya
“Hal-hal yang sifatnya spesifik yang menjadi kebutuhan pokok yang menjadi hal yang urgen desa itu yang harus kita lakukan, contoh misalnya sekarang ini Bumdes apa kendalanya, apa permasalahannya, sehingga Bumdes ini tidak berkembang, begitu di sporting dana tingkat desa oleh Kabupaten, kenapa tidak maksimal,” ujarnya.
“Harapan kedepan, adanya kordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sehingga apa yang kita rumuskan, itu menjadi pegangan untuk pengurusan lebih lanjut,” tutup Kadis. (Toks).
