Lenterainspiratif.id | Mojokerto – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto menggelar rapat paripurna, Senin (5/9/2022). Rapat kali ini dalam agenda penyampaian pandangan fraksi atas rancangan perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Rapat paripurna kali ini digelar di Gedung DPRD Kota Mojokerto sekitar pukul 15.00 WIB.

Dalam pandangan Fraksi PDI-P yang dibacakan Ery Purwanti mengatakan, perlu adanya pengalokasian anggaran yang difokuskan untuk pemulihan dari dampak pandemi covid-19 dan dampak kenaikan bbm.

“Dan diprioritaskan dalam bidang kesehatan, ekonomi dan bantuan sosial,” papar Ery, Senin (5/9/2022).

Ery juga memaparkan, untuk pelayanan pembayaran pajak daerah di loket yang telah disediakan hendaknya dimaksimalkan dan dioptimalkan lagi. Konter atau loket pada jam-jam pelayanan jangan sampai kosong tidak ada petugasnya.

“Wajib pajak yang berniat membayar kewajiban pajaknya jangan sampai tidak terlayani karena petugasnya tidak berada di tempat,” bebernya.

Selain itu, Jaya Agus Purwanto juga memaparkan pandangan fraksi Golongan Karya. Pihaknya mempertanyakan kenaikan anggaran dalam program perlindungan dan jaminan sosial. Pada awalnya, program ini mendapat anggaran sebesar Rp 5.506.522.000, namun saat ini dirubah menjadi Rp 7.235.989.429.

“Mohon penjelasan, mengingat masih banyak di lapangan di mana penerima bantuan bukan lagi warga yang kurang mampu,” ungkapnya.

Fraksi Golkar juga menyoroti kenaikan anggaran dalam bidang lingkungan hidup. Urusan pemerintahan dalam bidang ini mendapat anggaran sebesar Rp 24.117.494.027, dan setelah perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp 29.532.435.929.

“Mohon penjelasan peruntukan alokasi anggaran tersebut,” ucapnya. (Roe/adv)