Lenterainspiratif.com | Kesehatan – Rahmad Handoyo, anggota Komisi IX DPR RI menilai putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penolakan uji materil Perpres Nomor 64 Tahun 2020 sehubungan dengan kenaikan iuran asuransi BPJS, harus dihormati karena Indonesia merupakan negara hukum.
Rahmad menyebut bahwa hukum adalah panglima sedangkan MA adalah institusi yang harus di hormati.
“Memang kita boleh berharap atau siapa pun boleh berharap terhadap uji materiil, terhadap kenaikan iuran asuransi BPJS Perpres itu ya. Namun karena ini sudah diputuskan tentu apapun keputusan harus menjadi, yang harus ditaati bersama, harus dihormati keputusan itu,” ujar Rahmad yang dikutip SINDOnews, Rabu (4/11/2020).
Ia juga meyakini bahwa majelis hakim agung telah berdiri di tengah dalam menangani perkara uji materiil itu. “Tentu saya kira apa yang sudah diputus itu ya kita hormati,” ujarnya.
Rahmad mengatakan paham akan perasaan kecewa pemohon uji materiil yakni Faisal Wahyudi Wahid Putera dan pihak pengacaranya, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.
“Tetapi apapun karena ini sudah menjadi ranahnya Mahkamah Agung untuk uji materiil, ya kita harus hormati ya. Dulu waktu pemerintah menghormati keputusan MA ketika menolak ya tentu pemerintah mencabut Perpres itu, namun demikian kemudian pemerintah dengan berbagai pertimbangan atau pertimbangan itu mengapa dinaikkan, kemudian Mahkamah Agung menerima saya kira juga harus kita hormati bersama,” katanya.
Rahmad mengingatkan agar kita bersama-sama menghormati putusan MA karena putusan tersebut dinilai sudah inkrah, ia juga mengajak untuk menjunjung supremasi hukum.
“Tinggal harapan kita ketika sudah ditolak itu ya apalagi sebentar lagi ada manajemen baru pengawas baru, operasional baru, sehingga dengan semangat baru pelayanannya asuransi BPJS semakin baik, keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat semakin baik, kemudian juga manajemen baru nanti juga mengharapkan ada suatu kemungkinan opsi-opsi kemungkinan defisit anggaran itu dicarikan sumber-sumber yang lain,” katanya. (tim)
