Lenterainspiratif.id | Ternate – Eksekutif Kota, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EK- LMND) Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut), menggelar Konferensi Kota (Konferkot) yang ke-XIII. Dengan tema, “Berjuang Bersama Rakyat, Rebut Kedaulatan Sejati Dan Menangkan Pancasila”, acara kali ini digelar di Asrama Haji, Kelurahan Ngade, Kota Ternate. Jumat (25/02/2022) malam.
Turut hadir dalam Konferensi Kota, Perwakilan Presidium Alumni LMND, Perwakilan Pengurus Wilayah LMND Malut, Pengurus Kota LMND Ternate, Pengurus Suluh Perempuan Kota Ternate, pengurus-pengurus komisariat LMND Ternate, dan OKP-OKP Lainya, serta di ikuti seluruh kawan-kawan Anggota LMND Kota Ternate.
Dalam sambutanya, Ketua EK-LMND Ternate, Mustahdin Safar, menyampaikan, sejauh ini LMND secara nasional agak mengalami kemunduran secara Ideologi Politik dan Organisasi (IPO), akan tetapi, LMND akan tetap berkomitmen untuk berdiri pada prinsip perjuangan organisasi, yaitu berjuang bersama rakyat.
“Di konferensi kota kali ini, kita akan menyusun kembali program dan strategi taktik perjuangan LMND Ternate yang lebih progresif dan revolusioner dalam dua tahun ke depan ini,” ungkap Dino sapaan akrab Mustahdin.
Dino berharap, dalam konferensi kali ini, program-program perjuangan yang sebelumnya belum tuntas dilaksanakan, maka pada pergantian kepengurusan yang selanjutnya harus lebih dimaksimalkan kembali.
“Saya berharap anggota LMND tetap menjadi pelopor dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat kedepannya,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Wilayah EW-LMND Malut, Jumardin Gaale, mengatakan dengan melihat situasi dan kondisi politik secara nasional dan lokal sekarang ini, sesuai dengan tema yang diangkat pada konferensi kali ini harus menjadi tolak ukur dalam merumuskan program perjuangan LMND dalam dua tahun ke depan.
“Secara nasional, isu terkait dengan masalah Oligarki, hanya bisa dilawan dengan menggandeng kekuatan-kekuatan rakyat kecil, untuk menjunjung kedaulatan rakyat,” jelas Mardin.
Mardin menjelaskan, rentetan problematika yang muncul dipermukaan publik sekarang ini, tidak lain adalah kontradiksi kepentingan ekonomi oleh sekelompok kecil atau para oligarki yang melibatkan politik di dalamnya.
Sehingga, kata Dia, banyak kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat, melainkan kebijakan tersebut, yang cenderung mengistimewakan sebagian kecil orang yang menguasai sektor vital ekonomi negara.
Pihaknya pun menegaskan, kondisi seperti ini, pemerintah harus kembali pada marwah Konstitusi negara dan dasar negara Pancasila untuk menjawab problem-problem yang dialami rakyat atas ulah pemerintah sendiri.
“Pancasila adalah solusi untuk menjawab kondisi negara sekarang ini. Negara tidak boleh tenggelam dalam arus liberal yang digaungkan oleh kapitalisme. Mari kita sama-sama mengajak dan memberi penyadaran politik terhadap rakyat kecil untuk sama-sama berperang melawan kekuatan oligarki, dan menangkan Pancasila,” tegasnya. (TT).
