Lenterainspiratif.id | Mojokerto — Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Ery, Pilkada langsung merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat yang tidak boleh dikurangi atau dialihkan kepada lembaga perwakilan. Ia menegaskan, hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung adalah prinsip dasar demokrasi yang harus dijaga.
“Kami di DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto secara tegas menolak Pilkada melalui DPRD. Sikap ini sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan hak memilih pemimpin tidak boleh diambil dari rakyat,” ujar Ery, Jumat (—/—/2026).
Ery yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Mojokerto menilai, wacana Pilkada tidak langsung berpotensi menjadi kemunduran demokrasi. Pasalnya, Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan reformasi yang telah membuka ruang partisipasi politik rakyat secara luas.
“Pilkada langsung adalah capaian besar reformasi. Ini adalah mekanisme yang memberi kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah kepemimpinan daerahnya sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh jika rakyat diberi ruang untuk menentukan pemimpin yang benar-benar memahami kebutuhan dan aspirasi mereka.
“Pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat akan memiliki legitimasi kuat serta tanggung jawab moral untuk hadir dan bekerja bagi masyarakat,” kata Ery.
Lebih lanjut, Ery memastikan bahwa PDI Perjuangan Kota Mojokerto akan mengawal sikap ini hingga ke tingkat bawah. Seluruh kader dan wakil rakyat diminta berada dalam satu barisan untuk menjaga hak demokrasi masyarakat.
“Tugas kami di tingkat DPC adalah memastikan seluruh kader PDI Perjuangan satu sikap dan satu suara, sekaligus menyampaikan kepada masyarakat bahwa PDI Perjuangan akan terus berdiri bersama rakyat dan menjaga hak demokrasi mereka,” pungkasnya. (*)
