Lenterainspiratif.id | Ternate – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Maluku Utara (Malut), melalui Bidang, melaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang), yang bertempat Aula hotel Safirah, Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Tengah. Jumat (12/03/2021).
Rakorbang tersebut dengan tajuk, “Sinkronisasi dan Sinergitas Program Bidang Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Dalam Rangka Meningkatkan Pemerataan dan Daya Saing Wilayah Untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Hadir, Sekertaris Dinas Nakertrans Malut, Moksen Sangadji, SE, sekaligus membuka kegiatan Rakorbang secara Resmi, sementara hadir sebagai peserta dari, eselon 3 dan eselon 4 lingkup Dinas Nakertrans Malut dan serta Kadis/Kabid Naker dan Kabid Transmigrasi di semua kab/kota di Maluku Utara. Sementara kegiatan Rakorbang di gelar selama dua (2) hari, yakni Kamis-Jumat Maret 2021.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Malut, Ridean Hasan, saat di temui awak media mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk mengkoordinasikan semua Nakertrans di tingkat kabupaten/kota pada tingkat anggarannya.
“Karena semua anggaran ini kan kecil, jadi semua program yang di usulkan tingkat kabupaten/kota tidak maksimal, karena itu, anggarannya kecil,” ucap Kadis.
Sambungnya, “Makanya anggaran-anggaran yang terpakai di kabupaten/kota kita ambil untuk di Provinsi, baru buat di tingkat kabupaten/kota supaya tidak usah keluarkan anggaran APBD lagi,” ungkapnya.
Karena menurut Ridwan, anggarannya kecil, jadi di pakai anggarannya di tingkat provinsi untuk ke tingkat kabupaten/kota, sehingga tujuan dari tingkat kabupaten/kota bisa tercapai, itu yang namanya sering anggaran.
Sementara yang kedua kata Kadis Nakertrans ini, dari pihak kabupaten/kota punya usulan-usulan yang berhubungan dengan APBN, mereka harus buat usulan seperti membuat kawasan transmigrasi. Sementara Kawasan transmigrasi itu projeck nya biasa dari kementerian.
“Mereka akan kucurkan projeck itu di kawan transmigrasi, jadi sepanjang kawasan transmigrasi itu sudah terlaksana, seperti rekomendasi bupati, buka lahan yang jelas, agar proyeknya bisa di cairkan, jadi kalau tidak ada data pendukung akan tidak akan di terima. Jadi di tekankan lengkapi data-data untuk usulan-usulan tersebut,” tandasnya.
Ridwan bilang, hal itu yang di maksudkan untuk bergandengan tangan di tingkat daerah-daerah agar dapat di rokomendasikan. (Toks).
