TERNATE – Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, maka upaya melakukan monitoring dan evaluasi secara terpadu terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan suatu kebutuhan serta merupakan upaya strategis yang sangat menentukan keberhasilan program/kegiatan secara efisien dan efektif.
Salah satunya adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kelautan dan perikanan serta UPT pusat di daerah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Grand Dafam Hotel, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Senin (30/9) dini hari.
Kadis Kelautan dan Perikanan Maluku Utara Buyung Marsaoly usai kegiatan kepada awak media mengatakan, kami dari dinas kelautan dan perikanan setiap tahun akan mengadakan monitoring evaluasi untuk pembangunan perikanan terpadu. Jadi, tujuan Monev adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkaitan dengan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2018. Adapun sasaran monev adalah melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien serta memberikan masukan, saran dan rekomendasi yang berkaitan dengan kebijakan perencanaan program/kegiatan yang akan datang, “ungkapnya.
Jadi, yang dilihat oleh provinsi sebagai wakil pemerintah pusat didaerah untuk melihat seluruh persoalan pembangunan yang terjadi, baik yang dilaksanakan oleh Kabupaten melalui dana DAK, dan juga dilaksanakan oleh provinsi melalui dana DAK dan Dekonstrasi, serta penanam pusat yang langsung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan”, ujarnya
Lanjut, Buyung bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mempunyai beberapa UPTD, dan kami juga melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Undang-Undang. Karena pada bulan depan, kami akan diundang ke Jakarta untuk melaporkan seluruh hasil minotoring evaluasi pembangunan di daerah yang dilaksanakn di daerah, “terang Kadis DKP kepada awak media.
Ini merupakan suatu kegiatan rutinitas setiap tahun yang kami lakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan di daerah ke pemerintah pusat, pungkasnya
Buyung menambahkan pertemuan dilakukan baik diikuti oleh kabupaten/kota, provinsi maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Buyung menyampaikan bahwa dikegiatan ini, ada tim komoniv dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah datang, kemudian menerima laporan dari seluruh tim moniv, dari 10 hari kemarin ke 10 Kabupaten/Kota dan hari ini mereka melaporkan langsung kepada pihak tim moniv pusat untuk mengambil langka-langka selanjutnya, “paparnya
“Ini bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DKP Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari pada pelaksanaan tugas dan Gubernur sebagai Wakil komoniv pusat didaerah, “katanya
Yang kita lihat itu bukan hanya masalah pembangunan saja, tapi yang utama adalah bagaimana penempatannya. Karena memang terus terang, banyak juga tempat yang kita bangun tapi banyak yang belum dimanfaatkan. Tapi, dari catatan tim moniv yang kami dapat laporan bahwa masalah lebih banyak itu dari keterlambatan penyelesaian, “jelasnya
Menurutnya, mungkin ada beberapa kabupaten/kota, “saya sudah lupa”, mungkin masalah teknis juga, terutama ya seperti dukungan listrik yang terlambat, kemudian ada dukungan fasilitas lain. Tetapi, semua itu akan segera kita tidak lanjuti, kata Buyung kepada awak media.
Didalam forum ini kita menilai persoalan yang terjadi kemudian ada kesepakatan yang kita bangun antara kita yang mengawasi dengan pihak penanggungjawab. Jadi, kalau misalnya ada proyek didaerah yang mungkin tidak terselesaikan, ‘nah kita sama-sama mencari solusi penyelesaiannya seperti apa!’.
Selain itu, Buyung mengatakan karena persoalannya tidak hanya pada pelaksanaan pembangunan, karena kita melakukan moniv ini seperti melakukan audit, ‘itu beda yah’. Hal ini beda dengan kegiatan audit, tetapu kita melihat dari sisi asas penempatannya saja.
Saya lihat masih banyak fasilitas yang dibangun, tapi kemudian belum dimanfaatkan karena persoalan belum ada pengelola, dan mungkin fasilitas pendukung utama seperti listrik, air dan sebagainya, “ungkap Buyung.
“Dan rata-rata semua kabupaten ada persoalan, tidak ada yang menonjol sebenarnya dan itu kita selesaikan dengan baik. Dan kita menilai pada seberapa besar penerapan anggaran terutama untuk kegiatan DAK,
Selain itu, Buyung menjelaskan bahwa dari 10 kabupaten/kota yang punya penerapan DAK-nya yang masih kurang adalah Halmahera Selatan, sehingga kemudian tim moniv merekomendasi untuk segera melakukan penyelesaian penerapan anggaran DAK, karena dari laporan tadi baru, sampai bulan september baru 18%, “tegasnya
Sehingga kita berharap diakhir tahun ini harus segera diselesaikan, “pungkasnya (Atir)
