Lenterainspiratif.com | Mojokerto – DPRD Kota Mojokerto lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), bersama Dinas Sosial Kota Mojokerto, terkait dengan carut marutnya pendataan bantuan dampak covid 19, selasa 12/05/2020 malam.
Plt Kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto Heru Setyadi mengatakan, bahwa dirinya mengakui banyak kekurangan terkait database terutama akurasi data KPM hingga ketidaksinkronan data di lapangan yang menyebabkan persoalan BST Kemensos. namun pihaknya bekerjasama dengan Diskominfo akan memperbaiki apa yang ada dengan aplikasi yang telah disiapkan.
“Dengan waktu yang sangat singkat tersebut sehingga kami memakai data yang lama, kedepan kami akan memperbaiki hal tersebut, Diskominfo akan membantu dengan aplikasi memperbaiki apa yang ada, ” kata Heru.
Saat ini pihaknya telah menyediakan akses pelaporan melalui website. Bagi warga mampu namun menerima bantuan, maka bisa mengakses melalui https://bit.ly//lapor-bansos-warga-mampu. Sedangkan untuk bantuan sosial tidak tepat sasaran bisa mengakses melalui http://bit.ly//lapor-bansos-tidak-tepat-sasaran. Dan bagi warga terdampak tapi belum menerima bantuan bisa mengakses melalui https://bit.ly//lapor-bansos-covid19.
Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi III Deny Novianto menyebut sejumlah fakta dan informasi ketidakberesan sasaran jadi dasar bagi Dewan mendalami silang sengkarut sasaran BST.
“Ada warga yang sudah meninggal tiga tahun lalu, terdata sebagai sasaran penerima BST. Ada warga yang mampu secara ekonomi, juga masuk. Tapi ada warga terdampak yang seharusnya berhak menerima bantuan, justru terlewati. Validasinya bagaimana?,” telisik politisi Partai Demokrat tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi III Agus Wahjudi Utomo mengatakan, masih banyak yang harus dipertegas agar bansos benar-benar tepat sasaran.
“Kalau mau jujur semua masyarakat terkena dampak akibat pandemi corona, tapi harus dibuat dan difinalkan dulu mana yang benar-benar harus di bantu berdasarkan klasifikasinya. Penyalurannya harus berbasis data real yang bisa dipertanggung jawabkan,” tandas politisi Partai Golkar tersebut. (roe)
