HOME // Daerah // Maluku Utara

 

DPD GMNI Malut Wujudkan Trisakti Dalam Kebijakan Pembangunan Melalui Jalur Rempah

  Selasa, 23 Maret 2021

DPD GMNI Malut Wujudkan Trisakti Dalam Kebijakan Pembangunan Melalui Jalur Rempah
DPD GMNI Malut

Lenterainspiratif.id | Ternate – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Maluku Utara gelar Dies natalis GMNI Ke-67 Tahun sekaligus Dialok Publik, dengan tema, “Implementasi Trisakti Dalam Kebijakan Pembangunan Di Maluku Utara, Melalui Jalur Rempah”, Pejuang Pemikir, Pemikir Pejuang, bertempat di Royal Restor’s, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate Tengah. Selasa (23/03/2021).

Hadir saat kegiatan, Asisten II Gubernur Malut, Wakapolda, 4 Kesultanan Maluku Utara yang di wakili jogugu-jogugunya, Pemuda Pancasila, DPD KNPI Malut, OKP-OKP dan OKK, serta 5 DPC GMNI Malut.

Sementara hadir sebagai pemateri, Anggota DPR RI Irene, Perwakilan Gubernur, Ketua DPRD Malut, Wakapolda, 4 Kesultanan serta perwakilan dari DPP GMNI.

“Kita harus fokus Jalur Rempah dulu, hal ini bukan sebatas main-main, makanya hari ini diskusi yang kami laksanakan berarti ini sangat penting dan sangat urgen, oleh sebab itu bentuk penghargaan dari pemerintah daerah provinsi Malut bagaimana mengimplementasi apa yang menjadi gagasan kita di hari ini,” ungkap Sekretaris Bidang Organisasi DPP GMNI, Jenfanher Lahi, dalam sambutanya.

BACA JUGA :   Kapolda Malut Bersama Danrem 152/Babullah Terus Salurkan Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Malut

Jenfanher bilang, yang pertama mungkin kita ragu akan sejarah Maluku Utara, karena apa kita terpengaruh dengan wacana-wacana liar.

Ketua DPD GMNI Maluku Utara Nimrod Lasa May, saat di wawancarai mengatakan bahwa perayaan Dies natalis ini setiap tahun di lakukan dan kami dari DPD GMNI Maluku Utara itu baru pertama kali lakukan perayaan hari lahir GMNI di tingkat Provinsi, karena kebetulan juga DPD GMNI Maluku Utara baru terbentuk kemarin.

“Olehnya itu hasil Rapimda di tanggal 20 Februari 2021 kemarin 5 Kabupaten/kota bersepakat buat Dies natalis di kota Ternate, selain itu juga kami dari internal DPD GMNI Maluku Utara berdiskusi dan melahirkan satu tema dialog yaitu, Implementasi Trisakti Dalam Kebijakan Pembangunan Di Maluku Utara, Melalui Jalur Rempah”,” ucapnya.

Karena apa, kata Ketua DPD ini, soal implementasi trisaksi kebijakan pembangunan di Maluku Utara melalui jalur rempah itu adalah kajian GMNI secara nasional, karena ada sistem yang mencoba di mainkan untuk merubah jalur rempah itu ke jalur sutra, “makanya kami GMNI itu tidak bersepakat dengan jalur sutra, akhirnya kami mengangkat ulang jalur rempah,” ujarnya.

BACA JUGA :   Di Duga Penggelapan Dana Desa Dan BLT, Kades Tawa Di Demo Pemuda Pelajar Dan Mahasiswa

“Makanya kami di Maluku Utara selalu mengangkat terus dengan jalur rempah melalui diskusi maupun hal apapun, jadi jalur rempah itu menjadi program di dalam organisasi khususnya DPD GMNI Maluku Utara kemudian juga jalur rempah ini menjadi materi pengkaderan, di tingkat cabang sampai tingkat komisariat,” sebutnya.

Selanjutnya Nimrod bilang, melalui diskusi ini kami DPD GMNI Malut akan bersikap, memberikan rekomendasi hasil diskusi di Pemda Provinsi dan juga melalui tulisan-tulisan bahkan sampai setingkat demo (gerakan aksi).

“Karena hal ini di Maluku Utara kita tahu betul di setiap kabupaten/kota memiliki Ikon masing-masing, juga secara keseluruhan di Maluku Utara identitas sesungguhnya itu soal rempah-rempah seperti pala, cengkeh dan kelapa, seperti contoh di Halmahera Utara, masuknya pertambangan dari luar itu malahan lahan masyarakat itu di gusur,” jelasnya.

“Maka itu maunya kami itu petani kita lebih merdeka dengan hasil taninya sendiri, seperti rempah-remoah yang ada, untuk para petani seperti pala, cengkeh dan kelapa itu sendiri,” tandasnya.

BACA JUGA :   Ketua PD SPSI Malut Akan Bentuk Pengurus Tingkat Kabupaten Kota di Maluku Utara

Pihaknya juga membutuhkan pemikiran-pemikiran OKP-OKP dan stakeholder lainya untuk duduk berdiskusi dan memberikan rekomendasi, dan bersama dengan GMNI agar kita sama-sama merekomendasikan kepada pemerintah provinsi sehingga ada semacam program turunan terhadap pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Karena menurutnya, pada substansinya kami GMNI akan mendorong beberapa Perda, Perda terkait pertanian untuk melindungi hak-hak petani dan sebagainya, karena pada intinya kami GMNI tidak bersepakat dengan jalur Sutra itu sendiri. (Toks).

<< Kembali | Selanjutnya >>






Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.




VIDEO TERKINI