HOME // Daerah // Jawa Timur

 

Pandu Putra Majapahit Ajukan Persidangan Setempat Hadapi Pemkot Mojokerto

  Senin, 26 Oktober 2020

Pandu Putra Majapahit Ajukan Persidangan Setempat Hadapi Pemkot Mojokerto
Foto : Iwut Widiantoro Kuasa Hukum Pandu Putra Majapahit

Lenterainspiratif.com | Mojokerto – Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) CV. Pandu Putra Majapahit terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Kota Mojokerto dan Walikota Mojokerto hingga kini masih terus berlanjut.

,

Setelah pemkot menghadirkan saksi dalam kasus tersebut, Kuasa Hukum CV. Pandu Putra Majapahit akan mengajukan persidangan setempat.

Kuasa Hukum Iwut Widiantoro SH Menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan dan mengajukan persidangan setempat yang nantinya papan reklame yang tidak di bongkar akan dikunjungi hakim PTUN secara langsung.

” Usai pemanggilan saksi nanti kami dan tim akan mengajukan persidangan setempat, tujuanya adalah agar mengetahui secara pasti mana reklame yang tidak berijin namun tidak dilakukan pembongkaran”, kata Iwut, Senin 26/10/2020 saat berada dikantor kuasanya.

Lebih lanjut, Ia juga berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan Pemkot, yakni yang diduga pemegang tender pembongkaran reklame yang disangkakan bodong atau tak berijin justru dalam keteranganya justru malah menguatkan pihaknya atau menguatkan tuntutan penggugat.

” Sebenarnya saksi dari pemkot justru menguatkan kami, karena dalam keteranganya mengaku memotong reklame milik CV. Pandu Putra Majapahit sampai bawah, namun reklame miliknya dipotong hanya pada bagian atas, nah itukan justru menguatkan kami kalo Pol PP Kota Mojokerto tebang pilih “, jelasnya.

Sebelumnya, Dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi ahli, pihak penggugat CV. Pandu Putra Majapahit, menghadirkan dua saksi fakta dan satu saksi ahli hukum administrasi negara Dr. Ima Mayasari, S.H., M.H, yang juga dosen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Ima dalam kesaksiannya menjelaskan, sengketa gugatan CV. Pandu Putra Majapahit kepada Satpol PP dan Walikota Mojokerto sudah tepat. Sebab, badan hukum tersebut merasa diperlakukan tidak adil atau dirugikan oleh keputusan maupun tindakan tata usaha negara (TUN) yang dikeluarkan oleh aparatur pemerintah.

BACA JUGA :   Tingkatkan Pengelolaan Keuangan, APPSI Maluku Utara Gelar Pelatihan

Ditandaskan Ima, moratorium yang dilakukan oleh Walikota Mojokerto merupakan kebijakan pemerintah daerah namun dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hal ini tindakan Walikota Mojokerto menerbitkan Instruksi Walikota Mojokerto Nomor: 188.55/3a/417.111/2019 tentang Moratorium Izin Penyelenggaraan Reklame yang kemudian diperpanjang dengan Instruksi Walikota Mojokerto Nomor: 188.55/3a/417.111/2019 tertanggal 22 Juli 2019 adalah Tindakan Pemerintahan.

“Dengan demikian perbuatan melawan hukum oleh Walikota Mojokerto dalam menerbitkan Instruksi Moratorium Izin Penyelenggaraan Reklame merupakan tindakan pemerintahan, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,” katanya.

Dalam pendapat hukumnya, dosen yang memiliki keahlian dalam bidang hukum administrasi negara, governansi (tata kelola), reformasi regulasi, kebijakan publik ini menyebut, bahwa tidak terdapat dasar hukum yang menjadi landasan diterbitkannya moratorium dalam Instruksi Walikota Mojokerto Nomor: 188.55/3a/417.111/2019 tentang Moratorium Izin Penyelenggaraan Reklame yang kemudian diperpanjang dengan Instruksi Walikota Mojokerto Nomor: 188.55/3a/417.111/2019 tertanggal 22 Juli 2019.

“Instruksi Walikota ini diterbitkan dalam rangka menjamin terselenggaranya perizinan reklame yang tertib di Kota Mojokerto, dimana Walikota Mojokerto memberikan instruksi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mojokerto untuk melaksanakan moratorium izin penyelenggaraan reklame di Kota Mojokerto. Namun, tidak dijelaskan alasan mengapa dilaksanakan moratorium izin penyelenggaraan reklame,” terangnya.

“Meskipun dilakukan dilakukan moratorium izin penyelenggaraan reklame namun masih diberikan izin bagi pemasangan reklame insidentil. Ini kontradiktif,” tandasnya.

Dengan demikian, lanjutnya, terdapat ketidakkonsistenan antara judul Instruksi Walikota Mojokerto dengan batang tubuh atau substansi yang masih memberikan izin penyelenggaraan reklame,” urai doktor ilmu administrasi negara UI tersebut.

Disebut Ima, dalam Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 90 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame, kategori reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari satu tahun.

BACA JUGA :   Jobfair mojokerto Sediakan konsultan hukum ketenagakerjaan.

Laman: 12

<< Kembali | Selanjutnya >>








Berkomentarlah yang bijak. Apa yang anda sampaikan di kolom komentar adalah tanggungjawab anda sendiri.



VIDEO TERKINI